Pemerintah didorong untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan bongkar muat barang di berbagai pelabuhan di Indonesia. Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, menyampaikan adanya keluhan antrean kapal di sejumlah pelabuhan domestik. Masalah ini dikaitkan dengan keterbatasan jumlah dan kinerja alat bongkar muat.
"Berdasarkan informasi dari anggota di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat keterlambatan pengiriman yang dipengaruhi oleh jadwal sandar kapal yang bergeser dan produktivitas bongkar muat yang belum maksimal," jelas Sanjaya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (5/2/2026).
Sanjaya menambahkan, dengan meningkatnya volume logistik melalui pelabuhan, terutama untuk perdagangan domestik, peningkatan layanan pelabuhan perlu menjadi prioritas. Tujuannya adalah agar proses pengiriman barang menjadi lebih efisien.
Selain itu, ketidakpastian regulasi dan tumpang tindih kebijakan di pelabuhan disebutkan dapat mempengaruhi kecepatan operasional logistik. Sanjaya menambahkan, biaya tinggi dan ketidakpastian di pelabuhan pada akhirnya dapat berdampak pada seluruh rantai pasok.
Baca Juga: Rombak Pejabat Bea Cukai di 5 Pelabuhan, Purbaya: Tergantung Doa Mereka Nanti Malam
Masukan serupa disampaikan oleh perwakilan ALFI di daerah. Ketua ALFI Jawa Timur, Sebastian Wibisono, yang menyebutkan adanya peningkatan waktu tunggu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya karena keterbatasan kapasitas alat bongkar muat.
Di Pelabuhan Belawan Medan, Ketua ALFI Sumatera Utara Surianto Butong menyoroti isu pendangkalan alur pelayaran yang mempengaruhi ukuran kapal yang dapat bersandar. Sementara dari Merauke, Papua Selatan, Ketua DPC ALFI Merauke Abi Bakri Alhamid melaporkan keterlambatan sandar kapal yang dikaitkan dengan keterbatasan depo peti kemas dan sistem bongkar muat yang masih konvensional.
