Protes Penonaktifan KIS di Kantor Bupati Jeneponto Berujung Ricuh

Aksi unjuk rasa menuntut keadilan terkait layanan kesehatan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berujung ricuh. Ratusan demonstran yang tergabung dalam Barisan Pejuang Jaminan Sosial (BPJS) terlibat bentrok saat menggelar aksi di halaman Kantor Bupati Jeneponto, Kamis siang, 5 Februari 2026.

Kericuhan pecah ketika massa aksi terlibat saling serang dengan sekelompok orang berpakaian sipil di lokasi kejadian. Suasana di pusat pemerintahan daerah tersebut sempat mencekam akibat insiden ini.

Gelombang protes ini dipicu oleh kebijakan penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik puluhan ribu warga miskin di Kabupaten Jeneponto. Massa menilai kebijakan tersebut merupakan dampak dari penerapan sistem desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak akurat.
  Baca juga:
Warga Terobos Rapat Paripurna HUT Ke-66 Bulukumba, Tolak Pembangunan Industri Petrokimia
Menurut perwakilan pengunjuk rasa, penerapan sistem desil tersebut menyebabkan banyak warga yang benar-benar miskin justru kehilangan status kepesertaan KIS. Mereka menyayangkan penghapusan data tersebut dilakukan tanpa verifikasi lapangan yang objektif.

Para demonstran menyebut penonaktifan massal ini sebagai "tragedi kemanusiaan". Hilangnya jaminan kesehatan bagi puluhan ribu warga miskin dinilai bukan sekadar masalah administrasi pelayanan publik, melainkan menyangkut martabat kemanusiaan dan pelanggaran terhadap keadilan sosial.

Dalam tuntutannya, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk mengambil langkah taktis dan tegas. Mereka meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali KIS yang telah dinonaktifkan.

Selain itu, demonstran menuntut dilakukan pendataan ulang secara transparan dan akurat dengan melibatkan perangkat Pemerintah Desa, Kelurahan, tokoh masyarakat, hingga pihak independen agar data kemiskinan valid dan tepat sasaran.