Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan ada perpindahan uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum (APH) pada rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) keenam tahun 2026 di Kota Depok, Jawa Barat.
“Ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2) malam.
Walaupun demikian, Asep mengatakan KPK masih mendalami lebih lanjut mengenai perpindahan uang tersebut, yakni terkait dugaan suap atau pemerasan.
“Ini sedang kami dalami. Rekan-rekan sekalian mohon bersabar,” katanya.
Ketika dikonfirmasi OTT tersebut berkaitan dengan persoalan sengketa lahan di Depok yang merugikan pihak swasta, kemudian yang bersangkutan diduga menyuap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan (BS), Asep secara tersirat mengonfirmasinya.
“Secara garis besar seperti itu,” ujarnya.
Adapun KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pada tahun ini dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026. Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
OTT kedua, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan penangkapan terhadap Wali Kota Madiun Maidi. Lembaga antirasuah pada 20 Januari 2026, mengumumkan Maidi sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
Pada 19 Januari 2026, KPK melakukan OTT ketiga dan menangkap Bupati Pati Sudewo. Pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan Sudewo sebagai salah satu tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
OTT keempat, pada 4 Februari 2026, yakni di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penangkapan terkait proses restitusi pajak di lingkungan KPP tersebut.
Pada 4 Februari 2026, KPK mengumumkan OTT kelima terkait importasi barang. Pada 5 Februari 2026, lembaga antirasuah menyatakan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu yang kemudian menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat ditetapkan sebagai salah satu tersangka.
Baca juga: Kepala KPP Madya Banjarmasin akui salah usai jadi tersangka oleh KPK
Baca juga: KPK: Kasus KPP Madya Banjarmasin berawal dari minta uang apresiasi
Baca juga: KPK tetapkan 6 tersangka dalam kasus impor barang di Ditjen Bea Cukai
“Ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2) malam.
Walaupun demikian, Asep mengatakan KPK masih mendalami lebih lanjut mengenai perpindahan uang tersebut, yakni terkait dugaan suap atau pemerasan.
“Ini sedang kami dalami. Rekan-rekan sekalian mohon bersabar,” katanya.
Ketika dikonfirmasi OTT tersebut berkaitan dengan persoalan sengketa lahan di Depok yang merugikan pihak swasta, kemudian yang bersangkutan diduga menyuap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan (BS), Asep secara tersirat mengonfirmasinya.
“Secara garis besar seperti itu,” ujarnya.
Adapun KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pada tahun ini dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026. Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
OTT kedua, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan penangkapan terhadap Wali Kota Madiun Maidi. Lembaga antirasuah pada 20 Januari 2026, mengumumkan Maidi sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
Pada 19 Januari 2026, KPK melakukan OTT ketiga dan menangkap Bupati Pati Sudewo. Pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan Sudewo sebagai salah satu tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
OTT keempat, pada 4 Februari 2026, yakni di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penangkapan terkait proses restitusi pajak di lingkungan KPP tersebut.
Pada 4 Februari 2026, KPK mengumumkan OTT kelima terkait importasi barang. Pada 5 Februari 2026, lembaga antirasuah menyatakan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu yang kemudian menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat ditetapkan sebagai salah satu tersangka.
Baca juga: Kepala KPP Madya Banjarmasin akui salah usai jadi tersangka oleh KPK
Baca juga: KPK: Kasus KPP Madya Banjarmasin berawal dari minta uang apresiasi
Baca juga: KPK tetapkan 6 tersangka dalam kasus impor barang di Ditjen Bea Cukai
