Menteri Transmigrasi Perkuat Kualitas Transmigran Demi Pertumbuhan Ekonomi Pro Rakyat

Kementerian Transmigrasi menekankan program transmigrasi harus selaras dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

IDXChannel - Kementerian Transmigrasi menekankan program transmigrasi harus selaras dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Sejalan dengan itu, penguatan SDM transmigran dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan kualitas ekonomi.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pihaknya sedang berfokus mendukung kapasitas transmigran melalui beberapa intervensi, seperti penyediaan pendidikan vokasi.

"Pertumbuhan ekonomi yang pro rakyat itu tentu saja pertumbuhan ekonomi yang membuka lebih banyak lapangan kerja untuk masyarakat lokal. Supaya masyarakat setempat itu terserap oleh investasi yang dikembangkan di dalam kawasan transmigrasi," kata Iftitah dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Transformasi Transmigrasi 2026, di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, program transmigrasi bukan sekadar memindahkan penduduk dengan kepastian hukum tempat hunian. Tapi, juga memastikan kehidupan mereka secara ekonomi bisa lebih baik dari tempat kelahiran.

"Maka di kawasan transmigrasi itu harus ada hadir lebih dulu SDM-SDM unggul, mendampingi, membersamai masyarakat supaya masyarakat betul-betul tidak merasa ditinggalkan. Negara hadir di tiap-tiap ekosistem ekonomi baru di Indonesia," ujar dia.

"Jangan sampai nanti ada peluang investasi, tenaga kerja terbuka, tapi masyarakat tidak terserap sebagai tenaga kerja karena kapasitasnya kurang. Itulah kata kuncinya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, revitalisasi wilayah tujuan dan transformasi SDM sebagai kunci dari program transmigrasi. Dari dua indikator tersebut, program transmigrasi dapat berdampak pada roda perekonomian.

AHY menuturkan, optimalisasi kawasan transmigrasi penting karena jangan sampai infrastruktur yang sudah tersedia tidak bisa dimanfaatkan. Jika pun infrastruktur tak tersedia di kawasan transmigrasi, maka pemerintah bisa membangunnya berdasarkan karakteristik masyarakat dan keunggulan daerahnya.

"Jadi kami harus memastikan sebuah kawasan transmigrasi benar-benar memiliki kesiapan infrastruktur, apakah jalannya, perumahannya, listriknya, komunikasinya, termasuk juga jika itu merupakan daerah pertanian, kami pastikan ada sumber air, bukan hanya dikonsumsi oleh rumah tangga, tapi juga untuk pengairan sawah dan kebun yang dikelolanya," kata AHY.

(Dhera Arizona)