Menanam Harapan di Sekitar Tambang

Kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat kini menjadi salah satu kunci menghadirkan pangan yang berkelanjutan, termasuk di wilayah sekitar tambang. Dengan dukungan yang tepat, petani mampu mendongkrak produktivitas padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Lebih dari sekadar bantuan, sinergi tersebut juga dapat membuka ruang pemberdayaan ekonomi desa.

Kolaborasi pendukung ketahanan pangan ini, antara lain, diwujudkan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang menyasar kelompok tani. Upaya itu diperkuat lewat inovasi dan teknologi hasil kolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan tujuan mengolah produk turunan tambang menjadi solusi yang bermanfaat bagi peningkatan produktivitas tanaman.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel), perusahaan pertambangan dan pemurnian bijih nikel dan mineral yang beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, misalnya. Dukungan diberikan perusahaan melalui pengubinan yang dilakukan bersama Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Obi serta para petani. Dari situ, dihasilkan produktivitas padi sebanyak 8 ton per hektar.

Pada Jumat (23/1/2026), panen raya padi digelar di lahan seluas 12 hektar di Desa Buton, Obi, yang juga dihadiri Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba. Dengan proyeksi peningkatan produktivitas, harapan terhadap pengembangan tanaman padi di Obi pun menguat, mengingat wilayah itu sempat diragukan potensinya sebagai sentra pangan.

Sebelumnya, Harita Nickel mendukung lewat program Sentra Ketahanan Pangan Obi (Sentani). Program tersebut melibatkan 28 anggota aktif dari Kelompok Tani (Poktan) Akemoriri, Poktan Batu Putih, Koperasi Milenial Obi, dan Pemerintah Desa Obi. Panen raya pun menjadi buah dari kolaborasi lintas pihak dalam mendukung ketahanan pangan di Obi.

”Pengukuhan kelompok tani milenial adalah tanda harapan dan regenerasi, dan tanam perdana adalah simbol masa depan pertanian yang berkelanjutan. Kami percaya kolaborasi lintas sektor akan menjadikan pertanian sebagai penggerak kesejahteraan berkelanjutan,” ujar Community Development Superintendent Harita Nickel Suryo Aji melalui siaran pers, Jumat (23/1/2026).

Pada kesempatan tersebut, turut dikukuhkan kelompok tani milenial yang beranggotakan 17 pemuda dari Desa Buton, Jikotamo, dan Akegula. Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan terjadi perkembangan signifikan dalam penguatan ketahanan pangan daerah di Halmahera Selatan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Halmahera Selatan Suyatmi Aljogja menuturkan, berdasarkan informasi dari petani, ada kenaikan produksi lebih dari dua kali lipat dibandingkan musim tanam sebelumnya. Produktivitas tersebut juga di atas rata-rata nasional yang sekitar 5 ton per hektar.

”Peluang pengembangan masih sangat besar mengingat Desa Buton memiliki potensi lahan sawah hingga 100 hektar yang belum tergarap optimal,” kata Suyatmi.

Adapun kolaborasi pemda dan perusahaan di antaranya melalui dukungan pendampingan teknis, pemanfaatan sarana produksi, dan peningkatan kapasitas petani. Pemkab Halmahera Selatan juga memberikan bantuan mesin perontok padi dalam rangka meningkatkan efisiensi pascapanen. Langkah-langkah tersebut diharapkan memperkuat keberlanjutan produksi pangan lokal.

Darwan Aduhasan (33), petani asal Desa Buton, menyebutkan, potensi pertanian di Obi sangat besar dan bisa dikelola dengan baik. Sadar akan hal itu, ia pun membentuk kelompok tani milenial. Hal tersebut tak terlepas dari keinginannya dan rekan-rekannya untuk mengembalikan citra petani sebagai profesi yang bermartabat dan mampu menghidupi keluarga, termasuk membiayai pendidikan.

Sementara itu, BUMN PT Timah Tbk mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan bekas tambang untuk menanam jagung di Badau, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Bersama Poktan Aik Jelutung dan Kelompok Danau Nujau Gantung, PT Timah berupaya mengoptimalkan lahan reklamasi agar memberi nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Ketua Poktan Aik Jelutung, Suhari, mengatakan, hasil panen pada awal 2026 mencapai 1,5 ton jagung. Potensi produksi sejatinya bisa lebih tinggi, tetapi sebagian tanaman rusak akibat puting beliung. Ia menambahkan, pengolahan lahan bekas tambang membutuhkan pupuk lebih banyak, dengan persiapan dilakukan sekitar tiga pekan sebelum tanam, mulai dari pembajakan hingga pemupukan.

Adapun Camat Badau, Azhari, menuturkan, dukungan PT Timah memberi dampak positif, baik dari sisi ekonomi maupun edukasi, bagi masyarakat. Pengembangan pertanian di lahan bekas tambang diharapkan terus dipacu di wilayahnya. ”Ini akan berdampak dalam menekan inflasi di wilayah Kabupaten Belitung,” ujarnya, seperti dikutip dari siaran pers PT Timah, Rabu (4/2/2026).

Di Desa Tanjung Karangan, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan, dukungan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terhadap ketahanan pangan diinisiasi dengan kegiatan uji coba aplikasi pemanfaatan kalium humat di lahan pertanian binaan perusahaan, pada Kamis (27/11/2025). Aplikasi kalium humat tersebut dilakukan di atas lahan seluas 3,5 hektar.

Kalium humat ialah produk hilirisasi batubara yang dikembangkan PTBA bersama Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelumnya, proyek percontohan alat produksi kalium humat diluncurkan pada 21 Agustus 2025. Peluncuran tersebut juga menandai tahapan penelitian dan pengembangan dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional.

Sustainable Economic, Social & Environment Department Head PTBA, Mustafa Kamal, menuturkan, uji coba aplikasi pemanfaatan kalium menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat pertanian yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi. ”Ketersediaan air dari PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) irigasi PTBA dan upaya perbaikan kesehatan tanah melalui penggunaan kalium humat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian kita,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Penggunaan kalium humat dalam pertanian juga mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Penggunaan pupuk pun dapat dihemat hingga 50 persen. Dari hasil uji coba awal, penggunaan kalium humat dapat meningkatkan panen mencapai 30 persen serta menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang (Kompas.id, 23/8/2025).

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk dukungan terhadap sektor pertanian, selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik pertambangan yang baik (good mining practices). Upaya ini dilakukan untuk memastikan kehadiran industri ekstraktif memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Apalagi, kini, praktik pertambangan yang baik serta penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) telah menjadi kebutuhan bagi perusahaan tambang. Dalam mengembangkan usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas, aspek-aspek itu memegang peranan penting.

Salah satu sertifikasi pertambangan berstandar internasional yang paling komprehensif adalah Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Di Indonesia, perusahaan pertama yang secara sukarela diaudit IRMA ialah Harita Nickel. Dikutip dari laman Harita, proses audit dimulai pada November 2024 dengan tahap peninjauan dokumen, lalu audit lapangan pada April 2025. Selanjutnya, Harita meninjau draf laporan auditor independen untuk menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut yang sesuai dengan proses IRMA.

Perusahaan asal Indonesia lain yang menjalani audit IRMA adalah PT Vale Indonesia Tbk. Mengutip laman Vale Indonesia, audit oleh auditor independen dimulai pada Desember 2024 (tahap I), yakni peninjauan dokumen. Selanjutnya, dilakukan audit lapangan (tahap II) di operasi Sorowako, Sulawesi Selatan, yang terjadwal pada Desember 2025.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menyebutkan, seiring dengan program hilirisasi pemerintah, ada pertumbuhan aktivitas ekonomi yang cepat di daerah sentra nikel. Setidaknya itu tampak di dua sentra nikel, yakni Morowali di Sulawesi Tengah dan Weda Bay, Maluku Utara. Namun, masalahnya, pertumbuhan aktivitas itu tak mampu dikejar oleh kapasitas SDM di daerah, termasuk pemda. Hal itu karena minimnya perencanaan yang matang.

Di sisi lain, program CSR oleh perusahaan tambang ataupun pemurnian nikel memang ada, tetapi relatif terbatas. ”Ada perbedaan antara satu perusahaan dan perusahaan lain. Sebagian melakukan perencanaan dan persiapan matang, melalui proses yang cukup panjang. Namun, ada juga yang tidak terencana dengan baik. Umumnya, CSR berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik,” tutur Deni.

Ia berpandangan, ke depan, pengembangan suatu daerah yang menjadi sentra ekonomi baru, termasuk yang berkaitan dengan tambang, perlu dikaji mendalam melalui cost and benefit analysis sejak tahap awal. Tujuannya, untuk memastikan manfaat yang diperoleh benar-benar lebih besar dibandingkan biayanya. Sebab, selama ini kebijakan semacam itu umumnya bersifat top down sehingga daerah hanya menjadi pihak yang menerima keputusan.