JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa sebanyak 3,9 juta orang tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) pada 2025.
Gus Ipul mengatakan, 3,9 juta orang yang keluar sebagai penerima bansos itu dikarenakan adanya penyesuaian desil, graduasi, serta pemutakhiran data.
"Tahun lalu (3,9 juta keluar bansos). Ya nanti di pemberdayaan (supaya mandiri)," kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).
Baca juga: Ramai Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI, Mensos: RS Tidak Boleh Tolak Pasien!
Gus Ipul mencontohkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan diberikan bantuan uang Rp 5 juta yang digunakan untuk mengembangkan usaha.
"Misal diberi uang Rp 5 juta untuk apa? Membeli ayam petelur jumlahnya 25, lalu dipelihara, kemudian telurnya dijual bisa memperoleh lebih dari Rp 200.000 per bulan," kata dia.
Karena pendapatannya lebih dari jumlah bantuan sosial, penerima tersebut sudah bisa dikatakan mandiri.
"Itu kan sudah lebih berdaya dia, sudah bisa mandiri, karena sudah bisa mendapatkan uang lebih dari bansos, ukuran paling sederhananya," tuturnya.
Baca juga: Bansos dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Oleh karena itu, Gus Ipul menuturkan bahwa pendapatan per bulan yang sudah lebih dari jumlah bansos itu menjadi faktor penerima bantuan pemberdayaan sudah bisa dikatakan keluarga yang mandiri.
12 Juta penerima bansos dievaluasiIa menambahkan, setelah terbit Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik memeriksa lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat.
Proses tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah penerima, berdialog, serta mengukur ulang kondisi sosial ekonomi penerima bansos.
"Yang pertama adalah melakukan ground check, mendatangi seluruh penerima manfaat. Dari 35 juta yang terdata, baru 12 juta yang bisa kami datangi ke rumah masing-masing satu per satu ya," kata Gus Ipul.
Baca juga: RS Tak Boleh Tolak Pasien, Mensos: Tangani Dulu, Administrasinya Menyusul
Dari pemeriksaan itu, ditemukan banyak penerima bansos yang sudah tidak memenuhi kriteria sehingga Kemensos bekerja sama dengan PPATK atau BKN.
"Kami kerja sama dengan PPATK, apakah ada penerima manfaat yang main judi online. Kami juga teruskan dengan BKN data-datanya, apakah ada ASN yang masih terima. Jadi ini kita koreksi satu per satu," tuturnya.
"Alhamdulillah jutaan ya sudah dialihkan karena memang faktanya ada hal-hal yang belum sesuai di lapangan, jujur saja," sambung Gus Ipul.
300 Ribu keluarga tak lagi terima bansosBerangkat dari temuan itu, Kemensos menargetkan pada 2026 ada 300.000 KPM yang akan "lulus" atau graduasi dari program bansos.
"Doakan saja 300.000 itu jadi ukurannya tadi pemberdayaan, kalau dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari bansos, itu berarti sudah jauh lebih mandiri," jelas dia.
Sebelumnya, pada Desember 2025, sebanyak 133 dari 332 KPM PKH dinyatakan lulus sebagai penerima bansos dan dipastikan tidak menerima bansos lagi tahun depan.
Mereka yang lulus mendapatkan bantuan sebesar Rp 5 juta untuk memulai atau mengembangkan usaha.
Pemerintah juga berjanji akan mendampingi para lulusan penerima bansos ini hingga mereka benar-benar mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
