jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (5/2) tentang butuh negosiasi agar honorer tersisa jadi PPPK, formasi khusus untuk PPPK full time didukung wakil rakyat, hingga pejabat Kemenkeu yang kena OTT KPK baru dilantik Purbaya. Simak selengkapnya!
1. Pejabat Kemenkeu yang Ditangkap KPK Baru Dilantik Purbaya 28 Januari
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Peralihan Full Time Dimulai, tetapi Semua PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, Oalah
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) pada DJBC Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rizal yang kini menjabat kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Kemenkeu, berlangsung di Lampung.
Diketahui bahwa Rizal belum lama ini dilantik untuk jabatan tersebut oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yakni pada 28 Januari 2026.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Waspada, 16 Organisasi PPPK Resmi Ajukan 5 Tuntutan, Istana Buka Suara
Baca Selengkapnya di Bawah:
Pejabat Kemenkeu yang Ditangkap KPK Baru Dilantik Purbaya 28 Januari
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu dan Honorer Siap Bersatu, PGRI Bakal Mendesak Pemerintah Bentuk Badan Guru Nasional
2. Dibutuhkan Negosiasi Tingkat Tinggi agar Honorer Tersisa jadi PPPK
Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk menyejahterakan guru madrasah, utamanya guru honorer yang belum punya sertifikasi pendidik (serdik). Namun, peningkatan kesejahteraan guru di lingkup Kemenag mesti dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran negara serta regulasi.
“Pemerintah sangat memperhatikan guru non-PNS, hanya memang tidak bisa serta-merta semuanya disertifikasi. Ini dilakukan bertahap sesuai ketersediaan anggaran,” ujar Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Fesal Musaad di Jakarta, Rabu (4/2).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Dibutuhkan Negosiasi Tingkat Tinggi agar Honorer Tersisa jadi PPPK
3. KPK Amankan 17 Orang & Uang Asing Dalam OTT Suap Importasi, Ada 12 PNS Sontoloyo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 17 orang dalam lanjutan operasi tangkap tangan atau terkait pengurusan importasi barang di lingkungan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Dari 17 orang yang diamankan itu, 12 di antaranya merupakan pegawai negeri sipil atau PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan 5 lainnya berasal dari pihak PT Blueray Cargo (BR). Seluruhnya masih menjalani pemeriksaan intensif.
Selain mengamankan orang, tim KPK juga menyita sejumlah barang bukti.
Baca Selengkapnya di Bawah:
KPK Amankan 17 Orang & Uang Asing Dalam OTT Suap Importasi, Ada 12 PNS Sontoloyo
4. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Lewat Formasi Khusus Didukung Wakil Rakyat
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke full time lewat formasi khusus didukung wakil rakyat. Dukungan ini disampaikan Ketua DPRD kabupaten Lebak Juwita Wulandari kepada Forum PPPK Paruh Waktu (PPPK PW).
"Kami DPRD kabupaten Lebak mencatat dan mendorong aspirasi PPPK PW untuk menjadi prioritas diangkat ke PPPK Penuh Waktu, yaitu melalui formasi khusus dalam seleksi CASN," kata Juwita saat menerima audiensi Forum PPPK PW, Kamis (5/2/2026).
DPRD kabupaten Lebak pun sepakat peralihan PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu sebagai prioritas dalam seleksi CASN mendatang.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Lewat Formasi Khusus Didukung Wakil Rakyat
5. Pejabat Kemenkeu Ditangkap KPK, Uang Miliaran dan Emas 3 Kg Ikut Disita
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) pada DJBC Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penangkapan Rizal yang kini menjabat kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Kemenkeu, berlangsung di Lampung.
Nah, dalam rangkaian OTT KPK itu, tim lembaga antirasuah menyita uang tunai miliaran rupiah dan logam mulia emas sekitar 3 kilogram (kg).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Pejabat Kemenkeu Ditangkap KPK, Uang Miliaran dan Emas 3 Kg Ikut Disita
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
