Pemerintah Indonesia mendorong penguatan kolaborasi regional ASEAN untuk menghadapi tantangan disinformasi dan konten deepfake di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Salah satunya melalui harmonisasi standar deteksi dan pelabelan konten berbasis AI lintas negara.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah menilai upaya itu krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga integritas ekosistem penyiaran di kawasan.
“Kita perlu mekanisme yang dapat dioperasikan di seluruh ASEAN untuk mendeteksi dan menandai deepfake. Karena kita tahu, lanskap regulasi yang terfragmentasi hanya menguntungkan pelaku kejahatan,” kata Edwin dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (6/2).
Edwin menjelaskan, perkembangan AI tidak semestinya dipandang semata sebagai gangguan, melainkan sebagai kekuatan besar yang perlu diintegrasikan secara strategis. Namun, integrasi tersebut harus dibarengi dengan regulasi yang melindungi kepentingan publik dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Meskipun memang AI membawa bahaya, tapi banyak manfaatnya yang bisa diterima dan yang dibutuhkan adalah integrasi strategis dengan tata kelola yang jelas,” ujarnya.
Edwin mengatakan tantangan AI tidak hanya soal deepfake dan disinformasi, tetapi juga potensi memperlebar kesenjangan sosial. Untuk itu, sektor penyiaran memiliki peran strategis untuk memastikan manfaat AI dapat diakses secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami melihat penyiaran sebagai instrumen penting untuk mengedukasi publik. Jika pemanfaatan AI disebarluaskan melalui sistem penyiaran yang inklusif, risiko kesenjangan akibat AI dapat ditekan,” ujarnya.
Dalam konteks nasional, Edwin mengatakan Indonesia tidak membiarkan ruang digital menjadi wilayah tanpa aturan. Pemerintah telah mewajibkan platform digital untuk menerapkan sistem yang dapat melindungi anak-anak dan mencegah penyebaran konten hoaks.
“Kami juga mendorong platform global menyediakan alat deteksi dan pelabelan konten AI untuk melindungi masyarakat,” jelasnya.
Edwin mengapresiasi langkah ASEAN dalam membangun tata kelola AI bersama. Hal ini mulai dari Panduan ASEAN tentang Tata Kelola dan Etika AI, pembentukan Kelompok Kerja Tata Kelola AI, hingga peluncuran Peta Jalan AI ASEAN yang Bertanggung Jawab (2025–2030).
