Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan bahwa wilayah Papua menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026.
Hal ini didasarkan pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa 19 dari 20 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia berada di wilayah Papua. Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar usai menerima para kepala daerah dan wakil rakyat dari Papua, Kamis, 5 Februari 2026.
"Berdasarkan data BPS, dari 20 kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia, 19 di antaranya berada di wilayah Papua. Data ini menjadi dasar kebijakan kami dalam menentukan prioritas penyaluran BSPS agar benar-benar menyentuh daerah yang paling membutuhkan," kata Maruarar, dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin dan wilayah yang selama ini tertinggal dari pembangunan. Pemerintah tidak ingin bantuan perumahan dibagi secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan penyaluran BSPS sebanyak 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia. Namun, daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, khususnya di Papua, akan mendapat perhatian khusus dalam penyaluran bantuan tersebut.
Sebagai langkah konkret, Kementerian PKP menetapkan 20 daerah termiskin di Indonesia sebagai prioritas penerima BSPS, dengan alokasi minimal 300 unit rumah untuk setiap daerah. Dengan skema ini, Papua dipastikan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penerima bantuan terbesar.
Selain bantuan rumah swadaya, pemerintah juga akan melakukan penataan kawasan kumuh di 15 lokasi pada tahun ini, dengan tiga lokasi berada di wilayah Papua. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat setempat.
Kemudian ia menegaskan, seluruh kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan rakyat kecil sebagai prioritas utama pembangunan. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak menjaga integritas dan memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Editor: Redaktur TVRINews
