Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki dan memutakhirkan data warga miskin menyusul kasus anak bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga dipicu persoalan ekonomi dan keterbatasan biaya pendidikan.
Wamen Agus saat berkunjung Bandung, Jumat, mengatakan bahwa pendataan yang akurat dan proaktif oleh pemerintah daerah menjadi kunci agar bantuan sosial dari pemerintah pusat dapat disalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya meminta kepada pemda, kepada dinas sosial, untuk proaktif melakukan pendataan terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu, supaya pemerintah bisa mengintervensi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa data perlindungan sosial yang valid dan mutakhir dari pemerintah kabupaten dan kota sangat menentukan efektivitas program bantuan yang dijalankan pemerintah pusat.
“Karena datanya berasal dari pemkab. Kalau datanya tidak akurat, negara bisa terlambat hadir dalam menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat,” ujarnya.
Terkait kondisi di NTT, Agus menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah strategis melalui Program Sekolah Rakyat untuk menjawab persoalan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Khusus untuk NTT, di sinilah kemudian Pak Presiden memerintahkan atau membuat program Sekolah Rakyat itu dalam rangka menjawab masalah-masalah seperti ini,” katanya.
Menurutnya, Program Sekolah Rakyat dirancang agar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tetap mendapatkan akses pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya.
Dirinya menilai kasus serupa seharusnya dapat dicegah sejak dini apabila program tersebut dapat menjangkau seluruh siswa dari keluarga tidak mampu.
“Kalau Sekolah Rakyat bisa menjangkau seluruh siswa dari keluarga yang kurang mampu, saya pikir tidak akan terjadi masalah-masalah seperti ini,” katanya.
Baca juga: Mensos prihatin insiden siswa SD di NTT, janji perkuat pendampingan
Baca juga: Kemensos evaluasi data perlindungan sosial kasus siswa SD di Ngada
Baca juga: Pigai minta Gubernur NTT identifikasi masyarakat miskin ekstrem di NTT
Wamen Agus saat berkunjung Bandung, Jumat, mengatakan bahwa pendataan yang akurat dan proaktif oleh pemerintah daerah menjadi kunci agar bantuan sosial dari pemerintah pusat dapat disalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya meminta kepada pemda, kepada dinas sosial, untuk proaktif melakukan pendataan terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu, supaya pemerintah bisa mengintervensi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa data perlindungan sosial yang valid dan mutakhir dari pemerintah kabupaten dan kota sangat menentukan efektivitas program bantuan yang dijalankan pemerintah pusat.
“Karena datanya berasal dari pemkab. Kalau datanya tidak akurat, negara bisa terlambat hadir dalam menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat,” ujarnya.
Terkait kondisi di NTT, Agus menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah strategis melalui Program Sekolah Rakyat untuk menjawab persoalan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Khusus untuk NTT, di sinilah kemudian Pak Presiden memerintahkan atau membuat program Sekolah Rakyat itu dalam rangka menjawab masalah-masalah seperti ini,” katanya.
Menurutnya, Program Sekolah Rakyat dirancang agar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tetap mendapatkan akses pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya.
Dirinya menilai kasus serupa seharusnya dapat dicegah sejak dini apabila program tersebut dapat menjangkau seluruh siswa dari keluarga tidak mampu.
“Kalau Sekolah Rakyat bisa menjangkau seluruh siswa dari keluarga yang kurang mampu, saya pikir tidak akan terjadi masalah-masalah seperti ini,” katanya.
Baca juga: Mensos prihatin insiden siswa SD di NTT, janji perkuat pendampingan
Baca juga: Kemensos evaluasi data perlindungan sosial kasus siswa SD di Ngada
Baca juga: Pigai minta Gubernur NTT identifikasi masyarakat miskin ekstrem di NTT
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5495279/original/082734900_1770362951-pengadilan_negeri_depok.jpg)
