jpnn.com - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 (Satgas Saber Pangan) bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Menurut politikus partai NasDem, setiap hari besar keagamaan nasional (HKBN) permintaan komoditas pangan pasti tinggi, tetapi selalu ada oknum tertentu melakukan penimbunan bahan pangan.
BACA JUGA: Satgas Pangan Kumpulkan Lintas Instansi Cegah Gangguan Pasokan dan Harga Jelang HBKN
Hal ini mengganggu pasokan dan berujung pada kenaikan harga yang merugikan konsumen.
“Saya minta satgas mampu sapu bersih dan menjaga stabilitas pasokan serta menghentikan praktik penimbunan oleh oknum tidak tidak bertanggung jawab yang membuat masyarakat resah karena harga-harga naik secara tidak wajar,” ungkap Rajiv dalam siaran tertulisnya Kamis (5/2/2026).
BACA JUGA: Siswa SD Bunuh Diri di Ngada NTT, Atalia Praratya DPR Dorong Penguatan Sekolah Rakyat
Anggota DPR asal dapil Jabar II ini mengungkapkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembentukan satgas sapu bersih dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga, terutama dalam menekan praktik spekulasi dan pelanggaran distribusi.
“Selama ini keberadaan satgas seperti saber pangan ini mampu mampu mencegah lonjakan harga yang tidak wajar dengan menggerebek gudang penimbunan maupun memberi sanksi tegas pedagang curang,” kata Rajiv.
BACA JUGA: Tidak Ada Ampun buat Siapa pun yang Menaikkan Harga Daging
Meski demikian Rajiv juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan strategis melalui penguatan cadangan pemerintah dan percepatan distribusi ke daerah dengan potensi kekurangan pasokan.
“Agar stabilitas harga pangan dapat terjaga menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah tetap harus melakukan pemetaan, memperkuat cadangan pangan dan mempercepat distribusi, terutama ke daerah-daerah rawan seperti lokasi bencana atau 3 T,” tegas Rajiv.
Rajiv juga menekankan pentingnya transparansi data stok dan harga pangan secara real-time juga menjadi rekomendasi utama agar pemerintah dapat merespons gejolak harga secara cepat dan terukur.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fraksi Golkar DPR Membahas Implementasi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Begini Harapan Sari Yuliati
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
