Partisipasi Kuliah Indonesia Masih 32 Persen, Wamendiktisaintek Dorong Perluasan Akses

Fauzan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) membeberkan bahwa angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih berada di kisaran 32 persen. Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN.

Fauzan menegaskan, dengan kondisi itu pemerintah melalui Mendiktisaintek akan mendorong penguatan sistem pendidikan tinggi, termasuk untuk meningkatkan partisipasi kuliah di Indonesia.

“Angka partisipasi kuliah kita ini masih perlu didorong, karena masih sekitar 32 persen. Kita masih kalah dengan negara-negara tetangga di ASEAN ini. Hal-hal seperti itulah yang menjadi fokus di dalam pertemuan ini,” kata Fauzan dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTNBH) di Airlangga Convention Center, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, pada Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, rendahnya partisipasi pendidikan tinggi berkaitan erat dengan persoalan akses, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, pemerintah mendorong skema bantuan agar anak-anak usia kuliah bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemendiktisaintek, yakni lewat program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Fauzan menegaskan, KIP Kuliah menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan diperuntukkan bagi keluarga miskin.

“Kami mendorong skema KIP Kuliah agar anak-anak usia kuliah bisa kuliah,” katanya.

Fauzan menjelaskan bahwa program KIP terdiri dari KIP pusat dan KIP daerah. Selain itu, terdapat pula beasiswa yang berasal dari pemerintah daerah maupun dunia industri, sesuai kebijakan masing-masing.

“Masing-masing kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 itu punya kebijakan sendiri. Di samping itu juga, ada beasiswa yang berasal dari industri,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fauzan juga mengapresiasi Unair yang menurutnya telah menerapkan kebijakan penerimaan mahasiswa dari keluarga kurang mampu hingga 20 persen. Ia menyebut, kebijakan itu menjadi contoh kongkret dukungan perguruan tinggi dalam meningkatkan partisipasi kuliah.

“Namun demikian kita dorong, karena skema itu berbeda, itu didorong supaya anak-anak usia kuliah itu bisa kuliah,” ucapnya.

Pertemuan MSA PTBH itu menurutnya, menjadi salah satu langkah bagus untuk menjawab persoalan tersebut, termasuk untuk meningkatkan mutu dan memperkuat posisi pendidikan tinggi dan relevansi zaman.

“Hal itu yang harus diterjemahkan di dalam seluruh kebijakan, tata kelola pendidikan tinggi, karena memang kenyataannya, realitas di lapangan masih juga relevansi, artinya antara kompetensi yang diberikan di kampus dengan realitas yang terjadi belum terlalu matching. Nah, ini mengejar supaya terjadi kesempurnaan ya link and match itu,” pungkasnya.(ris/iss)