Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri acara Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama seluruh camat, kepala desa, dan pilar-pilar sosial di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026). Dia mengajak seluruh jajaran yang hadir untuk jihad pemutakhiran DTSEN.
"Saya mengajak Pak Bupati, camat dan kepala desa serta pendamping sosial di Kabupaten Sidoarjo untuk gandeng tangan menghadirkan data yang akurat. Istilah saya itu jihad untuk menghadirkan data yang akurat. Karena data ini sangat strategis dan penting sebagaimana arahan Bapak Presiden,” kata Gus Ipul.
Sebelumnya, Gus Ipul bersama Bupati Sidoarjo Subandi tiba di lokasi acara sekitar pukul 08.30 WIB. Kegiatan dibuka dengan penampilan Tari Remo yang dibawakan Desinta Najwa dan Risadewi Otiva.
Acara dilanjutkan dengan pidato berbahasa Inggris oleh Rendra Ikwal Putra serta pidato berbahasa Arab oleh Adinda Della, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 21 Surabaya.
Suasana semakin semarak melalui penampilan paduan suara pilar sosial Kabupaten Sidoarjo, paduan suara siswa SRMA 21 Surabaya, serta pembacaan puisi oleh salah satu siswa, Airin.
Melanjutkan, Gus Ipul mengakui masih ditemukan ketidaktepatan data di lapangan yang perlu segera dibenahi. Menurutnya, pemutakhiran data merupakan pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan secara bersama dan konsisten agar kualitas DTSEN terus membaik seiring waktu.
Gus Ipul memberi apresiasi atas komitmen Pemda Sidoarjo yang mulai melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Hasil pembaruan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi dan diperingkat sesuai desil yang valid.
“Sehingga keluarga yang selama ini belum terjangkau dan tidak terbawa dalam proses pembangunan itu akan mendapatkan program yang sesuai dengan kebutuhan. Ini dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial, dalam rangka pemberdayaan,” jelas Gus Ipul.
Ia menjelaskan, jalur pemutakhiran DTSEN dapat dilakukan melalui RT dan RW yang dimusyawarahkan di tingkat desa. Setelah itu, data diinput oleh operator desa. Karena itu, ia menekankan peran strategis operator desa sebagai ujung tombak penyediaan data yang akurat.
Ia pun mendorong pemerintah daerah memberikan pelatihan yang memadai bagi operator desa.
“Kita ingin Pak Bupati ya, operator desa ini mendapatkan pelatihan-pelatihan yang cukup. Karena mereka menjadi salah satu yang penting untuk menghadirkan data yang akurat. Ujung tombaknya, di samping RT/RW, operator desa ini penting,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul mencontohkan hasil perbaikan data digitalisasi bansos di Banyuwangi. Tingkat kesalahan data yang semula mencapai 77 persen berhasil ditekan menjadi 28 persen setelah dilakukan perbaikan melalui DTSEN.
“Nanti dengan kerja keras lagi dan digitalisasi bansos secara bertahap nanti erornya bisa di bawah 10 atau di bawah 5 persen,” kata Gus Ipul.
Menindaklanjuti arahan Gus Ipul, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmen jajarannya dalam menyukseskan pemutakhiran DTSEN agar menghasilkan data akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan siap mendukung penuh kebijakan dan arahan Pak Menteri Sosial,” kata Subandi.
Ia menegaskan, Pemda Sidoarjo akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mempercepat integrasi data, serta mengawal implementasi DTSEN di lapangan.
“Sehingga (dengan langkah tersebut) DTSEN benar-benar menjadi alat untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi kerentanan sosial,” kata Subandi.
DTSEN merupakan basis data yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi setiap individu dan keluarga di Indonesia. Data ini dipadankan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala untuk menjaga ketepatan sasaran kebijakan.
DTSEN dibentuk melalui penggabungan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Integrasi tersebut menjadikan DTSEN sebagai acuan utama penetapan bantuan sosial nasional.
Hingga Januari 2026, DTSEN memuat 289.060.513 data individu. Seluruh data dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan, mulai dari desil 1 kelompok prasejahtera hingga desil 10 kelompok sejahtera.
Klasifikasi ini membantu pemerintah menetapkan prioritas secara lebih akurat, memastikan bantuan sosial menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendorong kemandirian bagi kelompok yang telah berdaya.
Seiring kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis, pemutakhiran data menjadi kunci agar bantuan sosial tetap tepat sasaran. Untuk itu, Kementerian Sosial membuka ruang partisipasi publik dalam pembaruan DTSEN melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipatif.
Pada jalur formal, masyarakat dapat berkoordinasi dengan RT atau RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa, kelurahan, atau Dinas Sosial. Usulan tersebut dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pendamping PKH dan Dinas Sosial. Selanjutnya, data ditetapkan oleh kepala daerah.
Sementara itu, jalur partisipatif memungkinkan masyarakat berperan langsung melalui aplikasi Cek Bansos, pelaporan kepada pendamping Program Keluarga Harapan, layanan Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171. Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut akan diverifikasi oleh BPS untuk diperingkat ulang dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.
