Pembangunan manusia yang inklusif tidak pernah bisa dikerjakan dengan satu pendekatan tunggal. Ia membutuhkan sinergi antara lembaga dan masyarakat, antara pendidikan dan ekonomi, serta antara negara dan warga.
Semangat besar inilah yang diusung Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal (PNFI) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada tahun 2025 dengan memperkuat kelembagaan pendidikan masyarakat sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan.
Pendekatan ganda yang digunakan berdampak saling menguatkan karena Direktorat PNFI memperluas jangkauan layanan pendidikan melalui penguatan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan skema Desa Binaan.
Di sisi lain, PNFI mendorong peningkatan kapasitas ekonomi perempuan melalui program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKH-P). Tujuannya jelas, yaitu memastikan pendidikan hadir hingga ke basis komunitas terkecil, sekaligus memberi daya ungkit untuk kesejahteraan keluarga.
Seluruh langkah ini dijalankan dengan merujuk pada landasan operasional Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 40 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi panduan tata kelola agar setiap bantuan pemerintah dikelola secara akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil yang terukur dan berdampak nyata.
Pada tahun 2025, intervensi Direktorat PNFI difokuskan pada dua klaster utama yang saling melengkapi. Pertama, Program Desa Binaan (SKB) merupakan inisiatif yang dirancang untuk merevitalisasi peran strategis SKB sebagai pusat keunggulan layanan pendidikan masyarakat.
Melalui skema tersebut, SKB tidak lagi sekadar menunggu kehadiran warga, tetapi juga proaktif menjalankan strategi 'jemput bola' dengan menghadirkan akses pendidikan langsung ke desa-desa sasaran.
Di sinilah, desa binaan menjadi titik temu antara kebutuhan riil warga dan kehadiran negara. SKB membuka sentra pembelajaran bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan formal yang disebabkan kendala geografis, ekonomi, maupun sosial. Program ini telah menjangkau 500 peserta didik melalui 15 Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) SKB di berbagai wilayah.
Dalam pelaksanaannya, program ini telah menjangkau berbagai wilayah secara nyata melalui alokasi dana yang disesuaikan secara proporsional, dengan merujuk pada jumlah peserta didik di setiap satuan pendidikan. Di Pulau Sumatera, misalnya, dukungan tersebut dapat terlihat pada SKB Kabupaten Solok dan SKB Kabupaten Tanggamus yang menerima pendanaan berbasis data peserta didik mereka.
Pola distribusi yang sama juga dilakukan di Pulau Jawa. Sebagai contoh, menyasar UPTD SPNF SKB Ungaran di Kabupaten Semarang dan SKB Negeri Banyuwangi, yang ditujukan untuk menunjang keberlangsungan layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah maupun desa binaan masing-masing.
Intervensi pendanaan ini difokuskan untuk memastikan layanan pendidikan di desa berjalan efektif, mulai dari operasional pembelajaran, bahan ajar kontekstual, hingga mobilitas layanan. Melalui pendekatan ini, warga desa mendapatkan akses pendidikan dan keterampilan yang setara dengan masyarakat di pusat kabupaten.
Selanjutnya, klaster kedua berupa Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKH-P), yang secara khusus menyasar perempuan dewasa. Program ini berangkat dari argumen bahwa perempuan adalah pilar ekonomi keluarga yang sering kali belum mendapatkan ruang penguatan kapasitas secara sistematis.
Di sini, PKH-P tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis seperti menjahit, pengolahan pangan, atau kerajinan, tetapi juga membekali peserta dengan kemampuan manajerial usaha sederhana. Peserta belajar menghitung modal, menentukan harga jual, hingga memasarkan produk secara sederhana.
Pada tahun 2025, PKH-P mampu menjangkau 1.500 peserta didik, melalui 55 SPNF di 33 kabupaten/kota. Salah satu contoh implementasinya berada di PKBM Citra Giri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Dengan bantuan sebesar Rp30 juta, lembaga ini menargetkan 30 peserta didik perempuan. Intervensi ini diharapkan dapat mengubah paradigma: dari sekadar “ibu rumah tangga” menjadi “perempuan berdaya” yang mampu berkontribusi pada pendapatan keluarga melalui rintisan usaha mandiri.
Agar program benar-benar berdampak, Direktorat PNFI menerapkan standar pengelolaan yang ketat di mana penggunaan dana bantuan dibatasi secara tegas hanya untuk kegiatan yang berdampak langsung pada peserta didik.
Untuk Desa Binaan SKB, misalnya, prioritas penggunaan dana diarahkan pada mobilitas layanan dan bahan ajar di desa. Sementara untuk PKH-P, dana difokuskan pada bahan praktik keterampilan dan pelibatan narasumber yang kompeten. Kepala SKB dan PKBM mengelola dana secara mandiri dan akuntabel, dengan jaminan seluruh data peserta didik valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Khusus untuk PKH-P, satuan pendidikan juga diwajibkan melakukan pendampingan pasca-pelatihan, sehingga program ini tidak hanya meluluskan peserta, tetapi juga memastikan rintisan usaha yang dibangun benar-benar tumbuh dan berkelanjutan.
Integrasi antara Desa Binaan SKB dan PKH-P membuktikan bahwa pendidikan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi. SKB hadir memperkuat fondasi sosial, sementara PKBM, melalui PKH-P, memberdayakan pilar ekonomi keluarga. Keduanya bergerak dalam satu ekosistem yang saling menguatkan dan melengkapi.
Dengan kepatuhan pada regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen pelaksana di lapangan, seluruh program yang ditawarkan diharapkan menghasilkan efek ganda (multiplier effect) yang nyata.
Di samping meningkatkan angka partisipasi pendidikan, program-program tersebut juga mendorong pertumbuhan masyarakat desa yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya. Dari desa, kita membangun manusia Indonesia yang tangguh untuk masa depan yang lebih baik.
