Langkah Awal Tahapan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Tidak Tercapai

Tantangan Indonesia untuk menapaki tahapan kemajuan ekonomi tinggi masih sangat berat. Target yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2025 sebagai tahap awal pertumbuhan ekonomi tinggi tidak tercapai. Perlu langkah kebijakan yang lebih komprehensif agar laju pertumbuhan ekonomi seperti yang diskenariokan dapat terwujud.

Laporan BPS pada Kamis kemarin (5/2/2026) menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan akhir tahun lalu itu masih terpaut cukup jauh dari skenario Bappenas yang menargetkan 5,3 persen sebagai tahap awal pertumbuhan ekonomi tinggi hingga tahun 2029 mendatangg.

Capaian tersebut tentu saja menjadi catatan penting bagi pemerintah, karena Indonesia belum berada pada track menapaki pertumbuhan ekonomi tinggi. Berdasarkan skenario Bappenas yang diproyeksikan sejak tahun 2024 silam, pada tahun 2025 ditargetkan pertumbuhan ekonomi harus meraih 5,3 persen. Tahun 2026 ini, diproyeksikan pertumbuhannya naik menjadi 6,3 persen dan tahun depan tumbuh sebesar 7,5 persen. Pada tahun 2028, ekonomi harus kembali naik menjadi 7,7 persen dan pada akhir kepemimpinan Presiden Prabowo di tahun 2029, laju perekonomian sudah berada di level 8 persen.

Dengan demikian, capaian pada tahun 2025 itu belum bisa dikatakan sebagai pondasi yang kuat dalam menopang struktur pembangunan yang lebih tinggi. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan pembenahan agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali memasuki track yang direncanakan.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut relatif cukup baik. Bahkan, bila ditarik tren waktu ke belakang, setidaknya pada kurun satu dekade terakhir (2015-2025), pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menempati urutan tertinggi ketiga.

Urutan pertama, pada tahun 2022 saat ekonomi naik 5,31 persen. Hanya saaj, kemajuan ekonomi tahun 2022 itu merupakan fase saat ekonomi mulai tumbuh membaik pascapandemi Covid-19. Fenomena ini sering dihubungkan dengan efek basis rendah (low base effect) dan belum pulihnya seluruh sektor ekonomi setelah terpuruk cukup dalam pada masa pandemi kurun 2020-2022. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 tercatat negatif 2,07 persen dan tahun 2021 sebesar 3,70 persen.

Urutan kedua, terjadi pada tahun 2018 ketika ekonomi tumbuh sebesar 5,17 persen. Kala itu, kemajuan produk domestik bruto (PDB) dari sisi pengeluaran terjadi kenaikan yang relatif tinggi, terutama pada kelompok investasi yang mencapai 6,7 persen. Selain itu, juga terjadi lonjakan kelompok Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 9,1 persen. Kenaikan belanja LNPRT ini terkait erat dengan fenomena jelang Pemilu tahun 2019 sehingga banyak konsumsi terkait kegiatan kampanye dan branding politik yang marak berkontestasi.

Belanja konsumsi masyarakat pun juga tumbuh relatif baik sebesar 5,1 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan belanja rumah tangga ini termasuk yang tertinggi laju kenaikannya pada periode pertama Presiden Joko Widodo menjabat pada kurun 2014-2019.

Pada urutan ketiga, yakni pada tahun 2025 kemarin, meski kondisi pertumbuhan ekonominya relatif tidak sebaik tahun 2018 silam. Dari sisi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi hanya mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 5,09 persen. Besaran itu terpaut cukup jauh dengan peningkatan investasi tahun 2018 yang lebih dari 6 persen.

Peran investasi itu sangat penting karena kontribusinya menempati urutan kedua dalam postur PDB sisi pengeluaran yang berkisar 28-29 persen. Sayangnya, pada tahun 2025 kemarin, proporsi investasi pada PDB menyusut menjadi 28,77 persen. Padahal, pada tahun 2023 dan 2024 sumbangannya lebih dari 29 persen.

Kondisi serupa juga pada kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana proporsi sumbangannya juga menyusut menjadi 53,88 persen pada tahun 2025 kemarin. Sumbangan ini mengecil dari tahun 2024 lalu yang mencapai 54,04 persen.

Di lihat dari sisi laju pertumbuhan, belanja rumah tangga pada tahun 2025 hanya naik 4,81 persen. Bila disandingkan dengan kondisi tahun 2018, laju kenaikan sektor konsumsi masyarakat ini cukup timpang, karena pertumbuhan kala itu mencapi 5,1 persen. Situasi konsumsi rumah tangga terkini tidak berbeda jauh dengan kondisi tahun 2023-2024 yang hanya naik di kisaran 4,8 - 4,9 persen.

Susutnya belanja rumah tangga tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah karena menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini harus segera diantisipasi karena konsumsi rumah tangga merupakan kontributor pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia.

Selain menorehkan angka yang tinggi, kunci penting dalam menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang baik adalah kualitas dari pembangunan itu sendiri. Di antaranya, terkait dengan sektor ketenagakerjaan, pengangguran, kemiskinan, dan juga ketimpangan sosial-ekonomi.

Berdasarkan data BPS tentang Keadaan Ketenagakerjaan pada November 2025 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia meningkat dibandingkan kondisi pada awal tahun. Pada November 2025 jumlah pengangguran mencapai 7,35 juta orang, sedangkan pada Februari 2025 jumlah penganggurannya sebanyak 7,28 juta orang.

Lonjakan jumlah pengangguran itu dikarenakan penambahan angkatan kerja tak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja berkisar 153 juta orang dan pada November 2025 telah bertambah menjadi kisaran 155 juta orang. Dari sisi produksi, jumlah pekerja hanya bertambah dari sekitar 145,8 juta orang menjadi 147,9 juta orang pada kurun waktu itu. Dengan demikian, jumlah penganggurannya kian meningkat karena ada kelompok angkatan kerja yang belum terserap sektor produksi.

Hal yang cukup menggembirakan dari kualitas pembangunan saat ini adalah laporan jumlah kemiskinan yang kian susut. Laporan BPS pada September 2025, jumlah kemiskinan nasional mengecil menjadi 23,36 juta orang atau sebesar 8,25 persen dari total penduduk Indonesia. Besaran ini menyusut dari situasi Maret 2025 yang saat itu jumlah kemiskinan mencapai 23,85 juta orang atau sebesar 8,47 persen.

Dengan penyusutan kemiskinan tersebut mengindikasikan ada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara umum. Apalagi, penurunan kemiskinan ini disertai dengan peningkatan garis kemiskinan dari Rp 609.160 per kapita sebulan (Maret 2025) menjadi Rp 641.443 pada September lalu. Dengan demikian, mengindikasikan tingkat penghasilan penduduk Indonesia relatif semakian membaik. Terbukti, laporan statistik ketenagakerjaan November 2025 menunjukkan upah buruh rata-rata per kapita di Indonesia sekitar Rp 3.330.000 atau meningkat dari awal tahun yang berkisar Rp 3.090.000 sebulan.

Terakhir, terkait ketimpangan sosial-ekonomi, laporan BPS tentang ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada September 2025 menunjukkan ketimpangan atau koefisien gini yang semakin mengecil. Pada September 2025, indeks gini menyusut menjadi 0,363 dari Maret 2025 yang sebesar 0,375. Penyusutan ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan masyarakat kian menyempit.

Ketimpangan terbesar saat ini masih berada di kawasan perkotaan, di mana indeks gini masih sebesar 0,383. Berbeda kondisinya dengan kawasan perdesaan, di mana ketimpangan pendapatannya kian cenderung merata. Sejak Maret 2025, koefisien gini di wilayah perdesaan sudah di bawah 0,300, tepatnya 0,299. Pada September 2025, indeks gini kian mengecil lagi menjadi 0,295. Fenomena demikian mengindikasikan bahwa tingkat penghasilan masyarakat desa relatif merata dan hampir semuanya terserap dalam proses produksi.

Bisa jadi, berbagai kebijakan pangan yang menyasar sektor agraris mulai menunjukkan dampaknya bagi masyarakat perdesaaan. Misalnya saja, dengan dinaikkannya harga gabah kering panen oleh pemerintah sejak awal tahun 2025 dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram membuat sektor pertanian kian menarik. Petani menjadi kian giat bekerja serta melibatkan masyarakat desa untuk turut berproses mengolah tanaman hingga panen sehingga semakin banyak uang yang terdistribusi ke berbagai lapisan masyarakat desa.

Meskipun demikian, kian dinamisnya sektor agraris yang kontribusinya tumbuh 5,30 persen bagi PDB nasional itu idealnya juga disertai dengan lompatan tinggi sektor industri yang menjadi tulang punggung utama ekonomi nasional. Hingga kini, laju pertumbuhan sektor industri masih di kisaran 5 persen, padahal untuk mencapai laju ekonomi tinggi diperlukan kontribusi industrialisasi yang sangat tinggi hingga di atas 10 persen.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah progresif agar rencana pertumbuhan ekonomi tinggi dapat terwujud. Fokus pada penggerak utama ekonomi seperti investasi, industrialisasi, dan surplus ekspor yang didukung kedaulatan pertanian. Reformasi struktural adalah keniscayaan untuk menghapus hambatan di sektor investasi, ekspor, dan industri. (LITBANG KOMPAS)