Lembaga pemeringkat internasional Moody's Investors Service mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026.
Keputusan ini dinilai bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan sebuah sinyal peringatan serius bagi arah kebijakan ekonomi nasional.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Harris Turino, menegaskan bahwa laporan Moody’s tersebut merupakan "alarm keras" yang harus direspons dengan serius oleh pemerintah.
Menurutnya, kegelisahan pasar yang ditangkap oleh Moody’s berakar pada masalah kredibilitas dan konsistensi kebijakan.
Dalam pandangan Harris, Moody’s secara gamblang menyoroti menurunnya prediktabilitas kebijakan di Indonesia, di mana ketidaksinkronan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan menjadi sorotan utama yang dapat menggerus kepercayaan investor dalam jangka panjang.
Baca Juga: Moody’s Revisi Outlook, Bank Mega Sebut Risiko Terbatas
Selain itu, risiko tata kelola (governance) turut menjadi poin merah yang patut diwaspadai. "Ekonomi yang besar tanpa institusi yang kuat ibarat bangunan tinggi dengan fondasi rapuh, terlihat megah, tetapi rawan guncangan," ujar Harris dalam keterangan resmi.
Laporan tersebut juga menggarisbawahi pola belanja negara yang agresif. Meskipun bertujuan mengejar pertumbuhan, langkah ini dianggap berisiko jika tidak dibarengi dengan penguatan basis penerimaan negara.
Perluasan program sosial yang tidak terhitung secara cermat dikhawatirkan akan memperlebar defisit dan mempersempit ruang fiskal di masa depan. Ketidakpastian kian meningkat seiring dengan munculnya entitas baru, Danantara.
Moody’s menilai skema pendanaan dan tata kelola Danantara yang belum transparan berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi bagi negara. Hal ini, ditambah kemungkinan perubahan rezim kebijakan fiskal dan moneter, memicu volatilitas di pasar saham serta tekanan pada nilai tukar rupiah.
Meski memberikan prospek negatif, Moody’s tetap mempertahankan peringkat Baa2 karena beberapa indikator makro Indonesia dinilai masih cukup kokoh.
Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, defisit fiskal yang berhasil dijaga tetap di bawah 3 persen PDB, serta rasio utang yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kategori peringkat yang sama.
Namun, Harris mengingatkan adanya penurunan penilaian kekuatan ekonomi Indonesia dari a2 menjadi a1 karena kurangnya diversifikasi ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor komoditas.
Akibatnya, skor akhir penilaian Indonesia kini bergeser ke rentang Baa1 hingga Baa3, turun dari rentang sebelumnya di A2 hingga Baa1.
Moody’s juga memberikan peta jalan yang jelas bagi pemerintah jika ingin mengembalikan outlook menjadi stabil atau bahkan mengejar kenaikan peringkat di masa depan.
Syarat utamanya adalah pemulihan kredibilitas melalui arah kebijakan yang jelas dan konsisten, serta penguatan basis penerimaan negara secara berkelanjutan untuk mendukung reformasi fiskal.
Selain itu, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan struktural melalui peningkatan daya saing dan pendalaman sektor keuangan.
Di sisi lain, disiplin terhadap BUMN harus diperketat untuk memitigasi risiko keuangan, terutama yang berkaitan dengan kejelasan tata kelola dan skema pendanaan Danantara agar tidak membebani anggaran negara.
"Indonesia memang belum bisa dikatakan kehilangan fondasi, tetapi sedang diuji arah dan konsistensinya. Ketahanan makro adalah jangkar, tetapi kredibilitas kebijakan adalah kompas. Tanpa kompas yang jelas, kapal besar bernama Indonesia bisa oleng," pungkas Harris.
