JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya belum membahas gambaran calon presiden (capres) 2029 yang akan diusung.
Menurut Hasto, fokus utama PDI-P saat ini adalah konsolidasi internal dan menggerakkan seluruh kader untuk turun langsung membantu rakyat.
Hal itu disampaikan menanggapi pertanyaan apakah PDI-P sudah memiliki gambaran capres 2029 yang diusung sebagaimana beberapa partai politik parlemen yang mantap mengusung Prabowo Subianto dua periode.
“Bagi PDI Perjuangan skala prioritas saat ini bagi kami adalah melakukan konsolidasi dan menginstruksikan seluruh kader partai, anggota partai untuk turun ke bawah membantu rakyat," kata Hasto, saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Baca juga: PDI-P Bakal Gelar Soekarno Run 2026 di GBK, Diprakarsai Anak Muda
Hasto menyinggung sejumlah bencana alam yang belakangan terjadi dan dinilainya sebagai peringatan serius bagi arah pembangunan nasional.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi dan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Belum lama kita menghadapi bencana alam yang begitu dahsyat yang menggugah seluruh kemanusiaan kita dan seluruh pemikiran kita tentang arah pembangunan yang tidak boleh melupakan pentingnya ekologi, pentingnya menjaga lingkungan, kemudian hutan-hutan kita agar tidak dikonversi," ujar dia.
Selain isu lingkungan, Hasto menegaskan bahwa PDI-P menempatkan pemenuhan fungsi-fungsi dasar negara sebagai agenda utama, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan lapangan kerja dan penghidupan yang layak bagi masyarakat.
“Termasuk memastikan agar fungsi-fungsi dasar negara dapat dijalankan dengan baik; pendidikan, kesehatan, harapan hidup lebih baik, pekerjaan yang layak," imbuh dia.
Ia secara khusus menyoroti peristiwa tragis di Nusa Tenggara Timur (NTT) di mana seorang siswa diduga bunuh diri akibat tak dapat membeli alat tulis sekolah.
Baca juga: PDI-P soal Dukungan Prabowo Dua Periode: Setiap Partai Punya Kedaulatan Sikap
Menurut dia, menjadi tamparan keras bagi negara terkait belum meratanya layanan pendidikan.
"Apa yang terjadi di NTT menunjukkan suatu tamparan kemanusiaan yang paling dalam bahwa fungsi dasar negara di bidang pendidikan misalnya itu belum merata, belum dapat dijalankan," ujar Hasto.
Dia menilai, tragedi tersebut mencerminkan bahwa komersialisasi terhadap fungsi dasar negara masih terjadi dan harus dihentikan.
“Ketika terjadi seorang anak harus bunuh diri hanya gara-gara tidak bisa membeli alat tulis, itu betul-betul menggugah kesadaran kita tentang fungsi dasar tidak boleh dikomersialkan," tegas dia.
Karena itu, ia menegaskan bahwa PDI-P menempatkan pemenuhan hak dasar rakyat sebagai prioritas utama, melampaui kepentingan kontestasi elektoral.

:strip_icc()/kly-media-production/medias/2711897/original/078627100_1548310859-7.jpg)

