FAJAR, MAKASSAR – Pendidikan menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan pemerintah, mulai dari jenjang usia dini hingga universitas.
Apalagi, baru-baru ini dunia pendidikan baru saja dihebohkan dengan kasus gantung diri anak SD di NTT, hanya karena tidak mampu membeli buku dan peralatan sekolah.
Hal ini dianggap sebagai bentuk degradasi dalam dunia pendidikan. Sekaligus kritik keras bagi pemerintah, yang dinilai lalai dalam mengentaskan hak-hak dasar masyarakat.
Pengamat pendidikan, Mirfan menyampaikan, kejadian ini layak ditelisik lebih mendalam, terkait dengan keseriusan pemerintah dalam dunia pendidikan. Sebab menurutnya, pendidikan formal merupakan hak bagi setiap warga negara.
”Pendidikan ini harga mati, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena ini hak bagi setiap warga negara yang memang berada dalam usia belajar. Pemerintah harus bisa memenuhi hal ini,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, untuk perguruan tinggi, KIP menjadi salah satu jalur yang banyak membantu. Hanya saja, kuotanya dianggap masih terbatas, sehingga belum mampu mengcover semua golongan menengah ke bawah.
”Intinya masih sangat kurang, banyak anak-anak kita di daerah yang belum mampu menyentuh pendidikan tinggi. Saya sangat berharap, pemerintah juga memperhatikan ini demi generasi bangsa yang semakin baik,” kata dia.
Sementara Maulana Yusuf menegaskan, dengan mudahnya akses ke sektor pendidikan, pemerintah bisa lebih mudah dalam mewujudkan generasi emas pada 2045 mendatang. Sebab dengan akses pendidikan, kompetensi generasi muda bisa diasah dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
”Jadi dengan luasnya akses ke perguruan tinggi, mencetak alumni yang memiliki kompetensi tinggi juga, maka kita akan lebih mudah mewujudkan Indonesia emas pada 2045. Karena kasihan anak-anak kita ini, minatnya tinggi tetapi terhalang biaya,” ungkapnya. (wid)
