JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan revisi aturan pembebasan cukai bioetanol rampung dalam waktu satu minggu.
Tujuannya agar program campuran bensin–etanol (E5) Pertamina bisa segera berjalan masif.
Kebijakan ini diklaim berpotensi memangkas impor bensin hingga 5 persen atau setara US$1,6 miliar per tahun.
Instruksi percepatan itu disampaikan Purbaya dalam rapat Satgas Debottlenecking bersama Pertamina, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan BPS.
Baca Juga: BPJS Kesehatan PBI Nonaktif, Ini Kisah Pasien Gagal Ginjal Kehilangan Akses Cuci Darah | SAPA SIANG
“Semua diselesaikan paling lambat seminggu dari sekarang dan Anda bisa mulai melakukan kegiatan,” kata Purbaya dalam rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2).
Dalam rapat itu diputuskan pemerintah akan menuntaskan tiga payung aturan, yakni penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) oleh Kementerian ESDM; revisi PMK 82/2024 terkait pembebasan cukai; serta penyesuaian Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 13/2024.
Pihak Pertamina menyebut program bioetanol E5 mampu mengurangi ketergantungan impor bensin nasional yang saat ini mencapai 20 juta kiloliter per tahun.
Baca Juga: Purbaya Sebut MBG Sumbang Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Pangan dan Peternakan Menguat
Wakil Direktur Utama PT Pertamina, Oki Muraza mengatakan, campuran 5 persen etanol bisa langsung menggantikan sebagian bensin impor.
Penulis : Dina Karina Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- purbaya yudhi sadewa
- aturan cukai bioetanol
- pertamax green e5
- pertamina
- impor bbm
