Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut penggeledahan Kebun Binatang Surabaya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur soal dugaan korupsi pengelolaan keuangan memang permintaan pemerintah kota (pemkot) yang terjadi 2013.
“Di situ memang pemeriksaan tahun 2013-2023. Tahun 2022 saya selalu bilang, ini kok masih melakukan, ini kok (yang melakukan) audit orang-orang ini saja sih. Mangkanya saya minta 2023 (audit) dilakukan oleh tim independen. Saya tidak mau yang ditunjuk KBS, karena apa? Tahun 2013 ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nggandol (berdampak) sampai 2023,” bebernya saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (5/2/2026).
Kecurigaan Eri muncul sejak 2022, bahwa ada dugaan korupsi keuangan tahun 2013 yang berdampak hingga saat itu.
“Catatannya ada, uangnya tidak ada. Mangkanya saya waktu meminta untuk melakukan pendampingan dengan kejaksaan tinggi untuk memeriksa ini,” katanya lagi.
Di mana jumlah catatan keuangan dalam data tidak sesuai dengan kenyataan.
“Ini sebenarnya uang di luar 2013 nggandol (berdampak) akhirnya mengurangi di tahun 2023. Jadi laporan senilai x nggak ada senilai x, karena uangnya sejak 2013 enggak pernah masuk,” ungkapnya.
Ia memberi waktu untuk KBS memperbaiki catatan keuangan dengan menghitung ulang selisih data itu hingga 2023, namun tidak selesai.
Selisi data keuangan yang hilang 2013 lalu jumlahnya mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
BACA JUGA: Kejati Jatim Geledah KBS untuk Selidiki Dugaan Korupsi Pengelolaan Keuangan
“Makanya tim independen tahu, audit tahu semuanya, Kajati (Jatim) bergerak, melakukan pemeriksaan, ya silakan. Karena buat saya itulah jikalau tidak bisa mempertanggungjawabkan uangnya, uang negara, sejatinya ya harus mempertanggungjawabkan hal seperti itu,” tegasnya.
Hasil audit tim independen didampingi Kejati Jatim, ditemukan ada laporan keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dugaan korupsi itu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
“Dan saya meminta untuk melakukan terkait dengan audit dari tim independen dan hasilnya ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya silakan,” jelasnya.
Dia memastikan tegas, siapa pun pihak yang salah harus dihukum.
“Selalu saya katakan, sing salah yo seleh, karena itu uang rakyat, uang PAD, uang negara, maka siapapun yang menggunakan dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Ke depan, ia memastikan audit internal rutin akan tetao dilakukan oleh tim independen.
Diberitakan sebelumnya, Kebun Binatang Surabaya (KBS) digeledah tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk menyelidiki tindak pidana dugaan korupsi pengelolaan keuangan Kamis (5/2/2026). (lta/iss)
