Perpustakaan Sekolah Rakyat: Awalnya Terlupakan, Lalu Dikembangkan

Perpustakaan saya temukan sebagai aspek yang terlupakan pada tahap awal pengembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Dalam berbagai kunjungan lapangan dan proses pendampingan sejak pertengahan 2025, saya melihat peran perpustakaan belum diposisikan secara jelas sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran.

Fokus program masih lebih banyak diarahkan pada penyediaan ruang kelas, asrama, dan kebutuhan dasar pendidikan, sementara fungsi literasi belum mendapat perhatian yang memadai. Seiring berjalannya waktu, kesadaran lintas kementerian dan lembaga mulai tumbuh, sehingga penguatan perpustakaan perlahan masuk ke dalam perencanaan dan implementasi program.

saya bersama dua orang rekan dari P3SMPT Perpusnas melakukan kunjungan pada tanggal 9 September 2025. Pagi harinya kami pergi ke o, dan siangnya ke Sekolah Rakyat di Balai Inten Suweno, Cibinong. Tujuan kunjungan ini adalah melihat kesiapan fasilitas pendukung pembelajaran, khususnya perpustakaan.

Di Balai Handayani, perhatian saya tertuju pada denah kawasan Sekolah Rakyat. Dalam denah tersebut tidak terdapat keterangan atau legenda yang menunjukkan keberadaan perpustakaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena perpustakaan seharusnya direncanakan sejak awal sebagai bagian dari pembelajaran.

Saya menanyakan hal tersebut kepada kepala sekolah. Beliau menjelaskan bahwa perpustakaan telah disiapkan dan akan menempati sebuah ruangan di depan laboratorium. Bersama dua rekan, kami menuju ke ruangan tersebut. Kondisi yang kami temui menunjukkan bahwa ruangan masih kosong. Tidak terdapat koleksi buku. Perabot yang tersedia hanya rak dan meja. Ruangan juga belum dilengkapi pendingin udara, sehingga belum mendukung sebagai ruang baca bagi siswa.

Di Sekolah Rakyat Inten Suweno, Cibinong, saya melihat kondisi yang relatif lebih baik. Perpustakaan memanfaatkan ruang perpustakaan milik Balai Kementerian Sosial yang sudah tersedia. Sebagian koleksi buku telah ada, termasuk bantuan dari Perpustakaan Nasional pada periode sebelumnya, meskipun jumlahnya masih terbatas. Namun, dari pengamatan langsung, saya mencatat bahwa sebagian koleksi merupakan koleksi umum milik balai, bukan koleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak sekolah. Buku-buku tersebut tidak seluruhnya relevan dengan usia dan kebutuhan pembelajaran siswa Sekolah Rakyat.

Dari dua lokasi awal ini, saya menangkap kesan bahwa perpustakaan belum benar-benar hadir sebagai bagian dari desain pembelajaran. Ruang sudah dialokasikan, tetapi fungsi pembelajaran melalui perpustakaan belum terbentuk secara utuh.

Temuan serupa saya jumpai di lokasi lain. Saya berkesempatan mengunjungi Sekolah Rakyat Darussa’adah di Banda Aceh pada tanggal 9 Desember 2025. Di lokasi ini, ruang perpustakaan telah disiapkan dan ditempatkan dalam satu blok dengan laboratorium komputer. Secara fisik, ruang sudah tersedia dan direncanakan sebagai bagian dari fasilitas pembelajaran. Namun, saat kunjungan, koleksi buku belum tersedia. Pihak sekolah menyampaikan bahwa perpustakaan belum dapat difungsikan karena ketiadaan koleksi yang sesuai.

Hal yang sama juga saya temukan di Sekolah Rakyat di Kuta Malaka, wilayah Aceh Besar pada tanggal 11 Desember 2025. Semangat kepala sekolah dan para staf terlihat tinggi dalam menyiapkan Sekolah Rakyat, termasuk dalam menyediakan ruang untuk perpustakaan. Namun, ruang yang tersedia sangat terbatas, perabotan membaca belum ada, dan koleksi buku sangat minim. Pihak sekolah menyampaikan harapan agar Perpustakaan Nasional dapat memberikan bantuan.

Pengalaman di Aceh memperkuat catatan sebelumnya. Di berbagai lokasi, ruang perpustakaan memang mulai disiapkan, tetapi tanpa dukungan koleksi dan perencanaan layanan, perpustakaan belum dapat menjalankan fungsinya sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Hal yang sama juga saya temukan saat berkunjung ke Sekolah Rakyat di Jayapura, Papua. Dari sisi fasilitas, kondisi perpustakaan tidak jauh berbeda. Ruang telah disiapkan, namun koleksi masih terbatas.

Namun, di Jayapura saya mencatat hal lain yang penting. Saya melihat keterlibatan aktif perpustakaan daerah yang menunjukkan kesiapan membantu pengelolaan perpustakaan Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut mencakup pendampingan pengelolaan dan penyesuaian layanan.

Saya juga menyaksikan aspek humanis dalam pengelolaan perpustakaan. Salah satu pengelola perpustakaan yang saya temui merupakan ASN baru dari Pulau Jawa yang baru pertama kali ditempatkan di Papua dan belum memiliki pengalaman dengan kondisi adat dan budaya setempat. Dalam situasi tersebut, kepala sekolah yang merupakan putra daerah Papua berperan sebagai pendamping dan penghubung, membantu proses penyesuaian dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan tidak hanya soal fasilitas dan koleksi, tetapi juga adaptasi sumber daya manusia.

Berdasarkan rangkaian temuan lapangan tersebut, muncul kesadaran bahwa diperlukan intervensi yang lebih terarah agar perpustakaan tidak tertinggal dalam pembentukan ekosistem pembelajaran Sekolah Rakyat. Pada tahap ini, Kementerian Sosial menyadari bahwa pengembangan Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan khusus di bidang perpustakaan dan meminta Perpustakaan Nasional untuk terlibat secara aktif.

Kementerian Sosial kemudian memberikan dukungan formal melalui surat dari Sekretaris Jenderal, yang menjadi dasar bagi Perpustakaan Nasional untuk mengusulkan pembiayaan kepada Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam pertemuan dengan Kepala Perpustakaan Nasional pada tanggal 4 November 2025, Menteri Sosial secara langsung meminta agar Perpustakaan Nasional membantu menghadirkan perpustakaan Sekolah Rakyat sesuai standar.

Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden. Presiden sempat mempertanyakan alasan pelibatan Perpustakaan Nasional, dan dijelaskan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki keahlian di bidang perpustakaan dan literasi. Pada peluncuran Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja sama antarkementerian dan lembaga yang berjalan kompak.

Perpustakaan Nasional kemudian memberikan bantuan berupa koleksi buku, rak, dan Anjungan Baca Digital. Bantuan tersebut telah diterima di 150 lokasi Sekolah Rakyat yang mencakup 224 jenjang sekolah.

Saya berkesempatan mengunjungi Sekolah Rakyat di Bekasi, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Banjarbaru untuk melihat langsung kondisi perpustakaan setelah bantuan tersebut diterima. Di lokasi-lokasi tersebut, saya melihat siswa mulai membaca koleksi yang tersedia dan mengakses Anjungan Baca Digital sebagai bagian dari kegiatan belajar.

Pihak sekolah juga mulai menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab kepada siswa dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan perpustakaan. Siswa dilibatkan dalam pengaturan buku sesuai klasifikasi, ditunjuk sebagai duta baca, dan berperan mengajak teman-temannya memanfaatkan perpustakaan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari aktivitas ekstrakurikuler yang membina rasa tanggung jawab.

Di Banjarbaru, saya melihat praktik menarik lainnya. Dengan pendampingan pengelola sekolah, siswa mengumpulkan karya mereka sendiri untuk dipajang di majalah dinding dan diunggah ke Anjungan Baca Digital. Karya-karya tersebut menarik perhatian Presiden saat berkunjung, dan beliau sempat membacanya secara langsung.

Dari rangkaian pengalaman ini, saya mencatat bahwa perpustakaan di Sekolah Rakyat tidak hadir secara otomatis. Pada tahap awal, perpustakaan belum berwujud secara fungsional. Melalui temuan lapangan, kesadaran kelembagaan, dan kerja sama lintas kementerian serta daerah, perpustakaan mulai dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran.

Sekolah memiliki semangat, pemerintah daerah menunjukkan kepedulian, dan dukungan nasional memberikan penguatan. Dalam konteks tersebut, perpustakaan berperan sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pembelajaran di Sekolah Rakyat.