Dirres Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perdagangan Orang (PPA & PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari, meminta masyarakat untuk mewaspadai modus adopsi ilegal.
Pernyataan itu menanggapi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa seorang anak balita berinisial RZ dari Tamansari, Jakarta Barat. Korban ditemukan di Suku Anak Dalam, Jambi.
"Kami di sini mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai adanya modus adopsi ilegal ya," kata Rita saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (6/2).
"Jangan mudah untuk percaya pada penawaran-penawaran pengasuhan anak dengan uang, yang tentu tidak seimbang di sini dengan nilai atau dengan sanksi pidana yang akan ikut menjerat bagi siapa pun yang mengetahui adanya tindak pidana perdagangan orang, tapi dia turut serta di dalamnya," sambungnya.
Langkah antisipasi ini, menurut Rita, harus dimulai dari peran keluarga. Sebab kasus TPPO di Jakarta Barat menunjukkan bahwa keluarga terdekat justru yang menjadi pelaku utama penjualan anaknya sendiri.
"Kemudian kiranya kami ingin juga memberikan upaya pencegahan, ini harus dimulai dari dalam keluarga ya. Kita lihat, kita sangat prihatin karena ternyata pelaku utama dari kasus ini adalah ibu kandungnya korban sendiri ya. Dan fakta ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak dapat terjadi bahkan dari lingkungan terdekat. Sehingga perlindungan anak menjadi tanggung jawab kita bersama," ucap Rita.
Rita meminta agar para orang tua tidak tergiur oleh besaran tawaran uang untuk permintaan adopsi secara ilegal. Sebab kegiatan adopsi harus dilakukan secara resmi.
"Kami menghimbau kepada peran para orang tua, keluarga, supaya pertama tidak menyerahkan anak kepada orang lain tanpa prosedur hukum, secara resmi. Kemudian tidak tergiur dengan adanya angka, imbalan terkait dengan penerimaan atau pengasuhan anak secara ilegal," tutur Rita.
Rita pun meminta kepada masyarakat untuk saling mengawasi khususnya ketika ada keluarga yang seketika menghilang atau melihat sebuah penampungan tanpa dasar. Bila hal-hal itu terjadi, Rita meminta agar masyarakat menyimpan bukti-bukti dan melaporkan pada pihak yang berwenang.
"Pada peran masyarakat, kami berharap untuk mewaspadai keluarga yang tiba-tiba hilang, atau ada sekelompok orang di dalam sebuah penampungan yang tanpa dasar, ini juga harus bisa menjadi sensitivitas para masyarakat sekitar untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum," jelas Rita.
"Kemudian mengawasi pihak-pihak luar, karena kita ketahui bahwa kegiatan ini terjadi karena adanya aktivitas melalui media sosial," tambahnya.
Selain itu, Rita menyoroti pentingnya peran sekolah untuk mengajarkan para siswa berani berbicara ketika berjumpa dengan indikasi-indikasi TPPO.
"Kemudian peran sekolah pun juga kita harapkan, dalam hal ini ada upaya untuk mengedukasi siswanya ketika ada indikator daripada pelaku perdagangan orang atau orang-orang yang tidak dikenal akan melakukan penculikan dan lain-lain, dia harus diajarkan untuk selalu mampu speak up, bersuara," kata Rita.
Rita melihat sering terjadinya kasus TPPO salah satunya disebabkan tidak adanya komunitas adopsi yang legal.
"Tidak ada komunitas-komunitas adopsi, sehingga (adopsi) ini disalahgunakan oleh para pihak," ucap Rita.
Sementara mengenai korban RZ, Rita mengungkap bahwa pihaknya berfokus untuk penyembuhan dan pemulihan korban. Hal ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama Dinas Sosial DKI Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
