Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 43 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat (6/2/2026) di Jakarta.
Pelantikan ini terdiri dari 40 pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 3 pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
"Baru saja kita saksikan pelantikan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJP. Kali ini merupakan pelantikan ketiga dalam satu bulan terakhir. Ini adalah bagian dari strategi pembenahan organisasi dengan menempatkan orang-orang terbaik di tempat strategis dan di saat yang tepat," ungkap Purbaya dalam sambutannya.
Pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam upaya memperbaiki organisasi, terutama sebagai respons terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menyeret pegawai DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Purbaya secara tegas menyinggung temuan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai DJBC, yang mencakup barang bukti berupa emas seberat tiga kilogram serta uang miliaran rupiah yang disimpan di safe house.
"Artinya ada pegawai-pegawai kita yang belum menjalankan kerjaannya dengan lurus, dengan baik. Artinya masih ada, kayaknya ada terima uang tuh, ada safehouse katanya, ada uang sekian, ada emas tiga kilo dan lain-lain. Artinya kita masih belum bersih," ia mengungkapkan.
Penegasan Soal Integritas dan Citra KemenkeuPurbaya menekankan pentingnya menjaga integritas dan memperbaiki citra DJP dan DJBC di hadapan publik.
"Ke depan, saya harapkan dengan adanya rotasi ini semua teman-teman memperbaiki imej Bea Cukai maupun pajak (DJP)," ungkapnya.
Rotasi jabatan ini juga diharapkan mampu mendorong pencapaian target kinerja Kementerian Keuangan pada tahun 2026.
Sebanyak 40 pejabat DJP yang dilantik menempati posisi strategis, termasuk direktur-direktur di kantor pusat, kepala kantor wilayah (Kanwil) DJP dari Aceh hingga Papua, serta posisi tenaga pengkaji.
Sementara itu, tiga pejabat dari DJA yang dilantik adalah:
Riko Amir sebagai Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Didik Kusnaini sebagai Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kurnia Chairi sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran.
Langkah Lanjutan Perbaikan SistemPurbaya menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah lanjutan Kemenkeu untuk memperbaiki sistem dan tata kelola, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik.
