Diplomasi Hijau di Tengah Risiko Global

Jakarta -

Belum genap dua bulan awal tahun 2026 berjalan, tensi politik di level global yang merembet ke local sudah menunjukkan titik didihnya. Para pemimpin dari berbagai negara saling memberikan reaksi dalam menyikapi peningkatan tensi tersebut, tak terkecuali Indonesia.

Bayang-bayang perang global menghantui, meskipun beberapa pihak menghimbau agar para pemimpin dunia tersebut menahan diri dari penggunaan solusi kekerasan atas kebuntuan yang terjadi.

Meningkatnya tensi politik tersebut merupakan respon atas prospek ekonomi dunia yang tidak kunjung pulih pasca pandemi COVID-19 lalu. Bank Dunia melaporkan pertumbuhan global tahun 2025 lalu hanya sebesar 2.7% atau turun 0.1% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut diproyeksikan akan terus berlanjut hingga akhir 2026 ini (Global Economic Prospect 2026).

Indonesia disebutkan akan mengalami pertumbuhan yang stagnan di level 5% pada 2026 mendatang, meneruskan tren angka yang sama sejak 2023 lalu. Ditengah lesunya angka pertumbuhan global tadi, nampaknya sektor eksternal sulit diharapkan menjadi motor pertumbuhan nasional pada tahun ini. Lagi-lagi harapan akan diserahkan pada aktivitas konsumsi rumah tangga yang kian kelelahan.

Situasi yang tidak pasti ini perlu disikapi dengan strategis agar Indonesia bisa terhindar dari potensi kerugian yang mungkin dihadapi di masa datang. Salah satu peran strategis tersebut ada pada sisi Pembangunan Sumberdaya Hayati.

Pemanfaatan peran ini tidak hanya akan memperkuat resistensi Indonesia terhadap dampak buruk dari resiko global yang akan dihadapi, bahkan dapat menjadikan Indonesia sebagai game changer dari sengkarut geoekonomi dan geopolitik yang tengah di hadapi.

Lanskap Risiko dan Dilema Lingkungan

Sebagai negara tropis, Indonesia berdiri di atas fondasi biodiversitas yang luar biasa. Hutan hujan yang luas dan perairan laut dalam yang mempertemukan dua samudra menempatkan Nusantara sebagai episentrum strategis bagi ekosistem dunia.

Namun, posisi ini bagai "pedang bermata dua". Ia bisa menjadi daya tawar yang kuat, atau justru menjadi beban jika salah langkah dalam pengelolaannya.

Bulan Januari lalu World Economic Forum meluncurkan kembali Laporan Resiko Global 2026 untuk memetakan lanskap, konsekuensi tata kelola, serta prediksi-prediksi resiko di masa mendatang.

Laporan ini merupakan hasil survey persepsi 1300 responden dari berbagai latar belakang mulai dari ilmuwan, pengambil kebijakan, kalangan bisnis, serta lembaga-lembaga internasional dan non-pemerintahan lainnya.

Sementara klasifikasi dari berbagai risiko yang muncul meliputi variable ekonomi, lingkungan, geopolitik, sosial, dan teknologi.

Hasilnya menunjukkan mayoritas responden memandang variable lingkungan hidup sebagai risiko paling berbahaya yang akan dihadapi dunia dalam sepuluh tahun mendatang.

Risiko lingkungan tersebut terutama diwakili oleh sub-variabel risiko cuaca ekstrem, kerusakan biodiversitas dan ekosistem, serta perubahan kritis pada sistem alam dari planet bumi.

Risiko ekonomi dan politik yang menghangat beberapa bulan terakhir memang mendominasi preferensi responden dalam jangka pendek (2 tahunan), meliputi: resiko Konfrontasi Geoekonomi, Misinformasi dan Disinformasi, serta Polarisasi Masyarakat.

Namun risiko jangka Panjang (10 tahun) yang didominasi isu lingkungan lebih dikhawatirkan, mengingat dampaknya yang bersifat menyebar, structural dan permanen. Salah satu contohnya adalah peningkatan tinggi muka laut akan berdampak pada perubahan lanskap kota-kota dan kehidupan masyarakat yang ada di atasnya.

Efek korosif air laut tersebut, lebih lanjut akan merusak infrastruktur yang pada akhirnya akan mempersempit ruang fiscal yang semakin langka akibat keterbatasan sumberdaya dan tekanan demografis secara global.

Maka tak tertutup kemungkinan konfrontasi ekonomi dan politik yang akan ditimbulkan intensitasnya akan semakin tinggi. Sehingga responden yang menyatakan situasi akan semakin parah dan sangat parah yang akan ditimbulkan (dari 5 skala likert) pada jangka Panjang meningkat 7% menjadi 57% dibandingkan pada jangka pendek.

Masalahnya, investasi pada isu lingkungan seringkali terjepit oleh dua kendala politis klasik: hasilnya baru terasa dalam jangka panjang (temporal mismatch) dan seringkali kurang populer di mata publik yang lebih menginginkan hasil instan.

Mencari Equilibrium Baru

Dalam menjalankan diplomasi ekonomi hijau, Indonesia harus mampu menavigasi aturan main global sembari menjaga kepentingan domestik. Salah satu titik api masalah adalah ketimpangan orientasi antara negara maju dan berkembang.

Negara maju cenderung memaksakan standar sosial-ekonomi hijau yang ketat, sementara negara berkembang masih harus bergulat dengan isu pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan yang seringkali masih bergantung pada strategi brown economy.

Di sinilah peran diplomasi "Bebas Aktif" Indonesia harus bertransformasi menjadi lebih progresif. Indonesia perlu mengambil kepemimpinan dengan menjembatani celah (gap) keadilan tersebut. Kita harus menuntut insentif fiskal dan transfer teknologi dari negara maju sebagai kompensasi atas peran kita dalam menjaga paru-paru dunia.

Misi diplomasi hijau ini pada akhirnya harus bermuara pada transformasi ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus sejalan dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Ekonomi hijau bukan lagi sekadar tanggung jawab moral, melainkan sumber pertumbuhan baru melalui investasi hijau dan lapangan kerja masa depan.

Arah kebijakan yang diusung harus bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan. Selain itu transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil.

Demi mencapai inklusi energi dan efisiensi perlu dilakukan pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (battery/energy storage system) dan smart grid, termasuk jaringan interkoneksi antar pulau (inter-island), dan sistem grid terisolasi (isolated).

Arah kebijakan ini juga harus bertumpu pada beberapa pilar: penguatan teknologi penyimpanan energi (battery storage), penerapan ekonomi sirkular, serta pengembangan transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan hutan lestari harus diikuti dengan instrumen fiskal yang tegas, baik berupa insentif maupun disinsentif.

Evaluasi atas Presidensi Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk COP sebelumnya, menunjukkan bahwa kita belum optimal dalam mengkonversi komitmen menjadi arus investasi hijau yang nyata. Oleh karena itu ke depannya pemanfaatan peluang terutama Pembiayaan untuk mendukung Ekonomi Hijau diarahkan untuk mempercepat terwujudnya investasi hijau di berbagai sektor.

Percepatan investasi hijau akan didukung dengan pengembangan berbagai sistem pembiayaan hijau inovatif yang memenuhi kaidah Environment, Social, Governance (ESG).

Pemberlakuan carbon pricing--baik melalui bursa karbon (carbon trading), carbon offset, hingga pajak karbon--harus segera diakselerasi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi saksi dari perubahan lanskap ekonomi dunia; kita harus bisa berkontribusi dalam menentukan arah ke mana 'angin' ini akan berembus.

Muhammad Abduh. Peneliti di Transdisciplinary Institute. Alumunus Program S-2 MPKP FEB-UI.

(rdp/imk)