Saat Tragedi Anak SD di NTT yang Bunuh Diri Diadukan ke Unicef

Catatan Editor: Artikel ini tidak bertujuan menginspirasi tindakan bunuh diri. Jika Anda pernah memikirkan atau merasakan tendensi bunuh diri, mengalami krisis emosional, atau mengenal orang-orang dalam kondisi tersebut, jangan ragu bercerita dan berkonsultasi kepada ahlinya.

Kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, masih terus menjadi sorotan. Bahkan, peristiwa kematian anak berusia 10 tahun itu kini dibawa ke dunia internasional oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Di tengah ramainya pemberitaan ihwal kasus bunuh diri itu, BEM UGM mengirim surat kepada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef) tentang tragedi tersebut.

Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Kompas, surat bertanggal 5 Februari 2026 itu ditandatangani Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan ditujukan kepada Direktur Eksekutif Unicef Catherine Russell.

Surat berbahasa Inggris itu dimulai dengan sebuah kalimat yang menyentuh: ”Dunia macam apa yang kita tinggali ketika seorang anak kehilangan nyawanya karena tidak mampu membeli pena dan buku?”

Setelah itu, surat tersebut menyampaikan informasi mengenai seorang anak 10 tahun di NTT yang memilih mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah yang harganya kurang dari 1 dolar AS.

”Ini bukan takdir, bukan pula kejadian yang terisolasi, ini dapat dicegah dan merupakan akibat dari kegagalan sistemik. Situasi ini jauh dari ideal di mana setiap anak dijamin haknya untuk belajar, bermain, dan membayangkan masa depan dengan harapan, bukannya meninggal dalam keputusasaan,” demikian kutipan surat tersebut.

BEM UGM juga menyatakan, konstitusi Indonesia menyatakan bahwa setiap anak dijamin memiliki akses terhadap pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 28 Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses terhadap kualitas, kesetaraan, dan keadilan pendidikan bagi semua anak di Indonesia.

Akan tetapi, BEM UGM menyebut, komitmen untuk menjamin akses pendidikan itu tidak dilaksanakan dengan baik dalam kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Organisasi mahasiswa itu juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai lebih memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis.

”Dalam kasus ini, tanggung jawab utama terletak pada negara, yang telah gagal melindungi salah satu warganya yang paling rentan,” tulis BEM UGM dalam surat itu.

Oleh karena itu, melalui surat tersebut, BEM UGM pun mendesak Unicef agar mengintensifkan perannya di Indonesia dengan mengadvokasi kebijakan perlindungan anak yang lebih kuat, menjaga anggaran pendidikan, dan memastikan masa depan setiap anak. Hal ini untuk mencegah kasus serupa terulang di kemudian hari.

Dunia macam apa yang kita tinggali ketika seorang anak kehilangan nyawanya karena tidak mampu membeli pena dan buku?

Saat dihubungi Kompas pada Sabtu (7/2/2026) pagi, Tiyo membenarkan bahwa surat tersebut dikirim oleh BEM UGM kepada Unicef. ”BEM UGM telah menyampaikan surat terbuka kepada Unicef merespons tragedi kemanusiaan seorang anak di NTT yang bunuh diri (karena) tak mampu membeli pulpen dan buku yang harganya kurang dari Rp 10.000,” katanya dalam keterangan tertulis.

Tiyo juga menyebut, kematian seorang siswa di NTT ini telah meruntuhkan seluruh pencapaian statistik pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beberapa hari lalu.

Tiyo pun menyoroti keputusan pemerintah untuk bergabung ke Board of Peace (Dewan Perdamaian Gaza) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia menilai keputusan yang mengharuskan Pemerintah Indonesia menyetor 1 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 16 triliun itu terasa ironis dengan kasus di NTT.

”Pemerintah telah gagal menentukan prioritas kemanusiaan. Menjadi ironi yang kejam ketika pemerintah mampu menyumbang dana sebesar Rp 16,7 triliun untuk Board of Peace yang kontroversial, sementara seorang anak bunuh diri karena tidak memiliki Rp 10.000 untuk membeli pulpen dan buku demi bersekolah,” ungkapnya.

Selain itu, Tiyo lagi-lagi mengkritik program Makan Bergizi Gratis yang memakan anggaran besar. Dia menilai program tersebut turut membuat anggaran pendidikan di Indonesia menjadi berkurang.

Sementara itu, seperti diberitakan Kompas.id sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti disebut telah mengirim utusannya untuk menemui keluarga siswa SD yang mengakhiri hidupnya di Ngada.

Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan NTT Teguh Rahayu Slamet, Jumat (6/2/2026), mengatakan, utusan menteri langsung datang ke rumah duka untuk menyampaikan ucapan duka atas peristiwa tragis itu. Ibu korban, yakni MGT (47), menyambut mereka dalam suasana kekeluargaan.

Menurut Teguh, pemerintah pusat senantiasa memberikan dukungan bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dukungan tersebut disampaikan melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) ataupun beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Selain itu, pemerintah pusat berusaha menghadirkan layanan pendidikan yang bermartabat di semua sekolah, antara lain pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah serta dukungan terhadap peningkatan kualitas guru.

”Sektor pendidikan menjadi prioritas pemerintah pusat agar semua anak Indonesia bisa belajar dengan baik. Semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar meraih cita-cita mereka,” kata Teguh.