Boeing Hentikan Proses Penjualan F-15 untuk Indonesia, Kabar Buruk atau Justru Peluang?

Mundurnya Boeing dari rencana penjualan jet tempur F-15EX ke Indonesia memunculkan tanda tanya besar. Di tengah ambisi modernisasi kekuatan udara, hilangnya potensi akuisisi 24 jet tempur canggih itu sekilas tampak sebagai kemunduran. Namun, benarkah ini sepenuhnya kabar buruk?

Kabar penghentian tersebut terungkap dalam ajang Singapore Airshow, Selasa (3/2/2026). Wakil Presiden Pengembangan Bisnis dan Strategi Boeing Defense Bernd Peters mengonfirmasikan bahwa program F-15 untuk Indonesia ”bukan lagi merupakan kampanye aktif” bagi perusahaan.

Pernyataan tersebut pun menjadi akhir cerita nota kesepahaman yang diteken di St Louis, Missouri, Amerika Serikat, pada Agustus 2023. Kala itu, penandatanganan disaksikan langsung oleh Prabowo Subianto saat masih menjabat Menteri Pertahanan dengan optimisme tinggi F-15EX akan segera memperkuat TNI AU. Namun, dua tahun berlalu tanpa kontrak efektif, kesepakatan itu kini berakhir.

Direktur Semar Sentinel Alban Sciascia menilai keputusan Boeing tersebut sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Saat ditanya, Sabtu (7/2/2026), Alban menyebut bahwa tanda-tanda itu sudah terbaca dari minimnya progres signifikan pascapenandatanganan nota kesepahaman pada 2023.

”Selama beberapa bulan terakhir, program tersebut terlihat minim momentum dengan kemajuan yang terbatas,” ujar Alban.

Hilangnya opsi F-15 memang meninggalkan lubang dalam skenario ideal postur pertahanan udara. Alban menekankan bahwa kebutuhan Indonesia akan tambahan pesawat tempur adalah fakta yang tak terbantahkan. TNI AU memerlukan lebih banyak pesawat untuk memperkuat jangkauan pertahanan, menjaga daya tangkal (deterrence), serta melindungi kedaulatan udara nasional.

”Dari sisi itu, jalur pengadaan yang berlarut-larut tanpa kemajuan nyata tidak membantu memperkuat postur pertahanan dalam waktu dekat,” ujarnya menambahkan.

Namun, di balik batalnya kontrak tersebut, terdapat sisi positif yang mungkin luput dari perhatian publik, yakni efisiensi. Memasukkan F-15 ke dalam inventaris TNI AU, yang saat ini sudah mengoperasikan F-16, Sukhoi, T-50, dan kini mulai menerima Rafale, berpotensi menciptakan ”mimpi buruk” logistik.

Menurut Alban, kegagalan kesepakatan itu justru bisa menjadi momentum untuk menyederhanakan komposisi armada tempur Indonesia. ”Terlalu banyak tipe pesawat meningkatkan kompleksitas pemeliharaan, pelatihan, dan logistik, serta cenderung menaikkan biaya,” kata Alban menjelaskan.

Ia mengingatkan bahwa setiap platform tempur menuntut ekosistem yang berbeda, mulai dari paket persenjataan, peralatan pendukung, infrastruktur hanggar, hingga sumber daya manusia.

Dengan armada yang lebih ramping dan tidak terlalu beragam, keberlanjutan operasional menjadi lebih realistis. Selain itu, interoperabilitas atau kemampuan kerja sama lintas platform melalui sistem komando-kendali akan lebih mudah dicapai.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah setelah pintu Boeing tertutup?

Alban menyarankan agar pemerintah segera bergerak taktis. Mengingat kebutuhan pesawat tempur bersifat mendesak, Indonesia tidak memiliki kemewahan waktu untuk menunggu antrean produksi yang terlalu lama.

Pemerintah kemungkinan besar akan kembali menimbang opsi-opsi yang tersedia di pasar global. Alban menggarisbawahi beberapa variabel kunci yang harus menjadi pertimbangan utama, antara lain ketersediaan unit, kecepatan pengiriman, kredibilitas pemasok, dan yang paling krusial, interoperabilitas dengan aset yang sudah ada.

”Ini akan sangat berpengaruh terhadap status kesiapan alutsista di masa mendatang,” ucapnya.

Pemerintah menegaskan bahwa batalnya kesepakatan F-15EX terjadi karena ketidakcocokan harga, bukan karena perubahan arah kebijakan mendadak. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meluruskan bahwa rencana pembelian pesawat tempur kelas berat itu pun sebenarnya belum sampai pada tahap finalisasi anggaran.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa pemerintah memang sempat meminta penawaran kepada Boeing sebagai bagian dari proses perencanaan. Namun, angka yang disodorkan pabrikan asal AS itu belum masuk dalam hitungan kemampuan negara saat ini.

”Perlu kami luruskan bahwa rencana pengadaan F-15EX belum masuk tahap penganggaran. Pemerintah Indonesia meminta penawaran sebagai bagian dari perencanaan, tetapi harga yang diajukan dinilai masih terlalu tinggi sehingga belum dapat ditindaklanjuti,” ujar Rico.

Terkait spekulasi bahwa pemerintah akan segera mengalihkan bidikan ke jenis pesawat lain pascamundurnya Boeing, Kementerian Pertahanan menyatakan belum ada keputusan instan. Rico menegaskan, setiap pergeseran pilihan alutsista harus melalui kajian matang agar tidak salah langkah.

”Terkait opsi pesawat lain, hingga saat ini belum ada keputusan pengalihan. Seluruh rencana pengadaan alutsista tetap melalui kajian menyeluruh dan keputusan strategis pemerintah,” tuturnya.

Pada akhirnya, batalnya F-15 mungkin bukan sekadar kegagalan transaksi, melainkan juga sebuah koreksi arah agar pembangunan kekuatan udara Indonesia berjalan lebih efisien dan membumi.