Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadan 2026. Kepala negara bahkan menegaskan bahwa pemerintah hanya mengizinkan harga bahan pokok turun, bukan sebaliknya. Arahan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi menjelang bulan suci.
Instruksi Presiden Prabowo itu disampaikan oleh Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, usai menghadiri acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Februari 2026. Zulhas menyebut pesan Presiden sangat jelas dan tidak memberi ruang toleransi terhadap kenaikan harga bahan pangan.
“Kata Presiden, turun boleh tapi naik tidak boleh,” ujar Zulhas kepada wartawan.
Menurutnya, perintah tersebut menjadi pedoman utama bagi kementerian dan lembaga terkait dalam mengelola pasokan serta distribusi pangan nasional menjelang Ramadan.
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Zulhas mengklaim telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan secara intensif. Dalam sepekan terakhir, ia menyebut sudah tiga kali berkeliling untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang lazim terjadi menjelang Ramadan.
Selain pemantauan lapangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menggelar berbagai kegiatan stabilisasi harga, termasuk penyelenggaraan pasar murah di sejumlah daerah. Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi kenaikan harga dan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Zulhas menambahkan bahwa pemerintah juga memberi perhatian khusus pada keberlangsungan program makan bergizi gratis. Menurutnya, program tersebut memerlukan pasokan bahan pangan yang memadai dan stabil, sehingga pengawasan terhadap sektor produksi, terutama padi dan beras, menjadi sangat penting.
“Produksi padi kita awasi, stok beras juga pengadaannya harus berlangsung dengan baik,” ujar Zulhas.
Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi pangan nasional.
Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tekanan inflasi hampir selalu terjadi pada awal Ramadan dan cenderung lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara konsisten menjadi penyumbang utama inflasi menjelang Idul Fitri.
Awal Ramadan 2026 diperkirakan jatuh pada 18 Februari. Pudji menyebut sejumlah komoditas pangan berpotensi memberikan andil besar terhadap inflasi pada periode tersebut. Komoditas yang dimaksud antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, serta cabai rawit. Menurutnya, pola ini hampir selalu berulang setiap tahun seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga.
“Komoditas-komoditas ini mungkin dapat kita antisipasi karena kita sudah mulai memasuki Ramadan pada bulan depan,” ujar Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin, 19 Januari 2026.
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini agar lonjakan harga dapat diredam.
Berdasarkan catatan BPS, sejak tahun 2021 hingga 2025, kelompok makanan, minuman, dan tembakau selalu menjadi kontributor terbesar inflasi pada awal Ramadan. Inflasi tertinggi tercatat pada awal Ramadan 2025 yang mencapai 1,65 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Besaran inflasi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan waktu awal Ramadan setiap tahunnya, serta kondisi pasokan dan distribusi pangan di dalam negeri.
Pemerintah menilai tren tersebut sebagai tantangan rutin yang harus dihadapi dengan kebijakan yang tepat. Karena itu, instruksi Presiden Prabowo kepada jajaran kabinet, khususnya sektor pangan, dipandang sebagai upaya preventif untuk menekan laju inflasi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi menjelang bulan suci.
Stabilitas harga pangan menjadi isu sensitif karena berdampak langsung pada masyarakat luas. Kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan kerap memicu keluhan publik, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memastikan pasokan mencukupi, distribusi lancar, dan tidak terjadi penimbunan oleh pihak-pihak tertentu.
Dengan pengawasan yang diperketat, pasar murah, serta koordinasi lintas instansi, pemerintah berharap harga kebutuhan pokok dapat tetap terkendali. Arahan Presiden Prabowo yang melarang kenaikan harga menjelang Ramadan juga diharapkan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan agar tidak memanfaatkan momentum peningkatan permintaan untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
Menjelang Ramadan 2026, publik kini menanti efektivitas langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Dengan kombinasi kebijakan pengendalian inflasi, penguatan stok pangan, dan pengawasan lapangan, pemerintah optimistis kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa gejolak harga yang berarti.
