Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Polri memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyerapan hasil panen Perum Bulog guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Mabes Polri, Jumat, 6 Februari 2026.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara. Seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia turut mengikuti kegiatan secara daring. Rapat dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi," ujar Brigjen Langgeng, dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu, 7 Februari 2026.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung kelompok tani jagung untuk mengatasi keterbatasan modal. Melalui kolaborasi dengan Himbara, petani memperoleh akses pembiayaan KUR. Implementasi program tersebut telah berjalan di wilayah Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, dengan penyaluran kredit modal untuk penanaman kembali dan perluasan lahan jagung.
Selaras dengan Polri, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko dalam paparannya menyampaikan kesiapan perbankan mendukung sektor pertanian.
"BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180 Triliun rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung," ujarnya.
Selain permodalan, Polri memberikan perlindungan harga hasil panen agar petani tidak bergantung pada tengkulak. Gugus Tugas Ketahanan Pangan menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap jagung petani dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026. Target pengadaan mencapai 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram.
"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog," ujar Brigjen Langgeng Purnomo.
Program ketahanan pangan ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memutus mata rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Pendampingan manajerial diberikan agar petani mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan memenuhi kewajiban pembiayaan tepat waktu.
Melalui koordinasi program ketahanan pangan 2026, Polri menargetkan ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani jagung di Indonesia.
Editor: Redaksi TVRINews
