Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan ke depan pihaknya mengelola sembilan bahan pokok ketika berstatus badan otonom dalam memperkuat stabilisasi pasokan, keterjangkauan harga, dan ketahanan pangan nasional.
Rizal menjelaskan pengelolaan tersebut tidak hanya mencakup beras dan jagung, tetapi juga komoditas pangan lain, seperti minyak goreng, gula, telur, susu, kedelai, serta bahan pokok penting lainnya.
"Jadi, Bulog ke depan bisa mengelola dan mengendalikan sembilan bahan pokok. Bukan hanya beras dan jagung, tapi nanti ada minyak, gula, telur, sampai dengan susu, bahkan kedelai dan lain sebagainya," kata Rizal dalam Talkshow Panen Fest 2026 di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Dirut Bulog komitmen jaga kedaulatan dan swasembada pangan
Ia menyebutkan saat ini Bulog masih berfokus pada pengelolaan beras dan jagung sebagai komoditas utama, seiring tugas perusahaan sebagai lembaga logistik milik negara yang bertanggung jawab menjaga ketersediaan pangan.
"Jadi, Bulog adalah lembaga ataupun BUMN yang dimiliki oleh negara yang bertugas untuk bertanggung jawab ketersediaan logistik. Yang mana untuk sementara saat ini kita fokus di beras dan jagung," ujarnya.
Ia menuturkan rencana perluasan peran Bulog sejalan dengan konsep yang dibahas pemerintah bersama Komisi IV DPR RI, yang mendorong penguatan peran lembaga tersebut dalam pengelolaan logistik pangan nasional.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengharapkan agar Bulog berkembang menjadi lembaga yang lebih besar dan berperan luas dalam stabilisasi pangan.
Rizal juga menginginkan dapat membawa Bulog sebagaimana pernah dijalankan pada masa kepemimpinan Bulog era sebelumnya yang mengelola berbagai komoditas strategis.
"Bapak Presiden Republik Indonesia berharap Bulog ke depan menjadi lebih besar. Diharapkannya seperti dulu, zamannya Pak Bustanil Arifin (mantan Kepala Bulog pada era Orde Baru, dari tahun 1973 hingga 1993)," beber Rizal.
Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini proses penguatan peran Bulog tersebut masih dalam tahap pembahasan di Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.
Ia berharap rencana menjadikan Bulog sebagai badan otonom dengan kewenangan mengelola sembilan bahan pokok dapat terwujud pada 2026, sehingga peran stabilisasi pangan nasional semakin kuat dan efektif.
Baca juga: Bulog pastikan jaga stabilitas harga dan stok pangan jelang Ramadhan
Baca juga: Bulog tempatkan NTB sebagai tumpuan penyerapan beras nasional
"Saat ini sedang digodok oleh Ibu (Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto). Mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa terwujud," kata Rizal.
Diketahui, rencana transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom pertama kali diumumkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya transformasi Bulog, perusahaan pelat merah tersebut tidak perlu lagi memperhitungkan untung rugi, seperti fungsi yang saat ini dijalankan sebagai korporasi atau BUMN.
Bulog disebut harus kembali menjadi lembaga yang tidak komersial untuk dapat mencapai swasembada pangan, dengan menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.
Diharapkan transformasi ini bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.
Rizal menjelaskan pengelolaan tersebut tidak hanya mencakup beras dan jagung, tetapi juga komoditas pangan lain, seperti minyak goreng, gula, telur, susu, kedelai, serta bahan pokok penting lainnya.
"Jadi, Bulog ke depan bisa mengelola dan mengendalikan sembilan bahan pokok. Bukan hanya beras dan jagung, tapi nanti ada minyak, gula, telur, sampai dengan susu, bahkan kedelai dan lain sebagainya," kata Rizal dalam Talkshow Panen Fest 2026 di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Dirut Bulog komitmen jaga kedaulatan dan swasembada pangan
Ia menyebutkan saat ini Bulog masih berfokus pada pengelolaan beras dan jagung sebagai komoditas utama, seiring tugas perusahaan sebagai lembaga logistik milik negara yang bertanggung jawab menjaga ketersediaan pangan.
"Jadi, Bulog adalah lembaga ataupun BUMN yang dimiliki oleh negara yang bertugas untuk bertanggung jawab ketersediaan logistik. Yang mana untuk sementara saat ini kita fokus di beras dan jagung," ujarnya.
Ia menuturkan rencana perluasan peran Bulog sejalan dengan konsep yang dibahas pemerintah bersama Komisi IV DPR RI, yang mendorong penguatan peran lembaga tersebut dalam pengelolaan logistik pangan nasional.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengharapkan agar Bulog berkembang menjadi lembaga yang lebih besar dan berperan luas dalam stabilisasi pangan.
Rizal juga menginginkan dapat membawa Bulog sebagaimana pernah dijalankan pada masa kepemimpinan Bulog era sebelumnya yang mengelola berbagai komoditas strategis.
"Bapak Presiden Republik Indonesia berharap Bulog ke depan menjadi lebih besar. Diharapkannya seperti dulu, zamannya Pak Bustanil Arifin (mantan Kepala Bulog pada era Orde Baru, dari tahun 1973 hingga 1993)," beber Rizal.
Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini proses penguatan peran Bulog tersebut masih dalam tahap pembahasan di Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.
Ia berharap rencana menjadikan Bulog sebagai badan otonom dengan kewenangan mengelola sembilan bahan pokok dapat terwujud pada 2026, sehingga peran stabilisasi pangan nasional semakin kuat dan efektif.
Baca juga: Bulog pastikan jaga stabilitas harga dan stok pangan jelang Ramadhan
Baca juga: Bulog tempatkan NTB sebagai tumpuan penyerapan beras nasional
"Saat ini sedang digodok oleh Ibu (Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto). Mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa terwujud," kata Rizal.
Diketahui, rencana transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom pertama kali diumumkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya transformasi Bulog, perusahaan pelat merah tersebut tidak perlu lagi memperhitungkan untung rugi, seperti fungsi yang saat ini dijalankan sebagai korporasi atau BUMN.
Bulog disebut harus kembali menjadi lembaga yang tidak komersial untuk dapat mencapai swasembada pangan, dengan menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.
Diharapkan transformasi ini bisa cepat berjalan guna mendukung swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2027.
