Tragedi Ngada: Alarm Sunyi Kemiskinan Ekstrem

Kisah tragis kematian seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (29/1/2026), menarik perhatian dan mengusik nurani publik.

YBR, anak berusia 10 tahun yang masih duduk di kelas IV SD, memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, diduga karena kemiskinan yang mengimpit keluarganya sehingga sekadar membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp 10.000 pun tak mampu.

Tragedi ini tak hanya tentang kisah pilu satu keluarga di Pulau Flores, NTT, tetapi merupakan pelajaran pahit dan tamparan keras bagi kita semua, bagi negara, dan bagi dunia pendidikan. Kisah ini menjadi cermin kemiskinan yang masih nyata dan pendidikan yang katanya gratis belum sepenuhnya sampai dan terealisasikan.

Negara telah gagal memberikan perlindungan sehingga kemiskinan merampas hak anak untuk hidup dan mendapat pendidikan yang layak. Sayangnya, YBR belum tersentuh program Sekolah Rakyat yang sedang digaungkan pemerintah. Program mulia yang memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama miskin ekstrem, supaya mereka bisa kembali belajar, kembali memiliki harapan dan masa depan.

Selain menyediakan asrama, Sekolah Rakyat juga memberikan buku, pakaian seragam, peralatan sekolah, serta makan dan minum secara gratis. Dengan mengikuti Sekolah Rakyat, tentunya kasus buku dan pena yang tak terbeli tak akan terjadi. Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi untuk mencegah tragedi seperti di Ngada terulang kembali.

Namun, keberadaan Sekolah Rakyat di provinsi-provinsi yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem terbanyak masih sangat minim. Di NTT, salah satu provinsi tertinggal dan angka kemiskinannya di peringkat enam besar nasional, Sekolah Rakyat baru terbangun di satu lokasi di Kabupaten Kupang.

Sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada termasuk yang merespons cepat program ini dan sudah menyiapkan lahan dan dalam proses untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dapat menampung anak-anak seperti YBR untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Sayang, nasi sudah menjadi bubur.

Tragedi di Ngada menjadi potret nyata bahwa kemiskinan tidak sekadar angka, tetapi realitas hidup yang menyusup ke ruang batin anak, menggerogoti rasa aman dan harapan mereka sejak usia paling rentan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025, Kabupaten Ngada termasuk wilayah dengan angka kemiskinan yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Masih ada 11,22 persen penduduk miskin atau 19.530 dari 171.865 jiwa penduduk di Kabupaten Ngada.

Angka ini memang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi NTT yang sebesar 18,6 persen, tetapi termasuk tiga besar dari 22 kabupaten/kota di NTT dengan persentase penduduk miskin terendah, di bawah Kabupaten Flores Timur (10,88 persen) dan Kota Kupang (7,57 persen).

Angka kemiskinan yang tergolong lebih baik daripada wilayah lainnya di NTT ini juga tecermin dari angka kemiskinan ekstremnya. Pada 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem di Ngada tercatat 8.880 orang atau 5,32 persen dari total penduduk.

Setahun kemudian, pada 2022, jumlah ini menurun 2,34 persen menjadi 5.040 orang atau 2,98 persen. Kemiskinan ekstrem di Ngada tersebut berada di posisi ke-17 dari 23 kabupaten/kota di NTT.

Penurunan ini patut diapresiasi, tetapi tidak serta-merta menghapus dampak psikososial yang telah mengendap lama di keluarga-keluarga miskin ekstrem. Kisah bunuh diri yang dilakukan seorang anak SD justru menjadi alarm bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem harus dibaca melampaui angka statistik, terutama pada anak-anak, karena ada rasa tidak aman

Kemiskinan ekstrem berarti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan paling dasar, yaitu makanan bergizi, pakaian layak, tempat tinggal aman, serta akses pendidikan dan kesehatan.

Bagi anak SD, kemiskinan yang dialami merupakan pengalaman konkret ketika mereka dihadapkan pada kenyataan harus berangkat sekolah tanpa sarapan, mengenakan seragam yang sama bertahun-tahun, tak punya sepatu dan alat tulis yang memadai, menunggak iuran sekolah, atau menyaksikan orangtua yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup.

Di Kabupaten Ngada, meskipun angka kemiskinan ekstrem menurun, tantangan geografis, keterbatasan layanan kesehatan mental, serta rasio guru dan konselor sekolah yang belum ideal membuat deteksi dini nyaris mustahil. Anak-anak dengan beban psikologis berat sering kali luput dari radar.

Tanpa disadari, kemiskinan ekstrem menjadi stresor (faktor pemicu) yang secara ”diam-diam” menyusup dalam kehidupan anak-anak. Kemiskinan anak muncul sebagai dampak terbesar yang ditimbulkan oleh fenomena kemiskinan tersebut.

Kemiskinan anak menunjukkan anak anak yang karena keterbatasan finansial rumah tangga tidak mampu terpenuhi kebutuhan dan hak dasarnya sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang anak untuk mencapai potensi terbaiknya.

Dampak yang ditimbulkan pada anak lebih berbahaya dan berisiko karena dampak kemiskinan pada anak bersifat kerusakan jangka panjang. Hak mereka untuk memperoleh pendidikan dan masa kecil yang bahagia, berkualitas, dan yang layak didapatkan oleh anak-anak menjadi terampas karena kondisi ekonomi keluarga.

Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrem menghadapi tekanan berlapis, yakni ketidakpastian ekonomi, rasa tidak aman, keterbatasan dukungan emosional orangtua yang juga tertekan, serta stigma sosial di lingkungan sekolah.

BPS bekerja sama dengan UNICEF dalam publikasi ”Kesejahteraan Anak Indonesia: Analisis Kemiskinan Moneter 2022” mengungkap sekitar 11,80 persen anak-anak di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dengan persentase tertinggi pada kelompok balita (0-4 tahun) sebesar 12,93 persen, sedangkan remaja (10-19 tahun) sebesar 10,67 persen.

Kemiskinan anak lebih tinggi di perdesaan (14,79 persen) dibandingkan di perkotaan (9,51 persen). Data juga menunjukkan, seperlima (20,47 persen) anak miskin berada di NTT. Selain NTT, kemiskinan anak yang lebih tinggi terpotret di wilayah kawasaan timur seperti Papua dan Maluku.

Jika dilihat dari garis kerentanan, yaitu dua kali garis kemiskinan nasional, jumlah anak yang rentan terhadap kemiskinan bahkan meningkat lebih dari lima kali lipat dibandingkan jumlah anak yang tahun 2022 dikategorikan miskin. Sekitar 58,87 persen dari total populasi anak saat itu berada dalam kondisi rentan jatuh dalam kemiskinan di masa depan.

Oleh karena itu, publikasi BPS dan UNICEF tersebut dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan data, informasi, dan analisis mengenai situasi kehidupan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan.

Kisah anak yang mengakhiri hidupnya berakar dari masalah kemiskinan dan berdasarkan pengakuan sang ibu terungkap adanya problem data dalam penerimaan bantuan sosial.

Meskipun telah menjadi fokus utama pemerintah, tantangan kemiskinan tetap menjadi masalah yang belum terpecahkan, terutama dalam konteks kemiskinan anak. Banyak anak yang menghadapi kemiskinan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang memadai.

Kasus di Ngada mengingatkan kita bahwa anak-anak sering kali menanggung beban yang bahkan tak sanggup mereka namai. Kemiskinan ekstrem bekerja dalam senyap, merusak rasa aman dan harapan, hingga pada titik tertentu menjadi tak tertahankan.

Kematian anak YBR membawa pesan dan menyadarkan kita semua untuk lebih peka dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Jangan biarkan anak-anak merasa sendiri dan kehilangan harapan. (LITBANG KOMPAS)