Protes Kaum Muda Lebih Berdampak

JAKARTA, KOMPAS – Protes dengan partisipasi pemuda yang luas memiliki kemungkinan lebih dari dua kali lipat untuk berhasil dibandingkan protes yang partisipasi pemudanya terbatas. Di seluruh dunia, gerakan Generasi Z memobilisasi diri seputar isu-isu sosial ekonomi, ketidaksetaraan, korupsi, dan nepotisme.

Hal itu mengemuka dari hasil riset Profesor di Harvard Kennedy School, Erica Chenoweth, dan peneliti Matthew Cebul yang dikutip dari laman hks.harvard.edu. pada Minggu (8/2/2025).  Mereka meninjau pola-pola protes yang dipimpin Generasi Z bersamaan dengan tren protes kaum muda dari waktu ke waktu.

Chenoweth memaparkan, gerakan protes seringkali bergantung pada kaum muda. Jika kampanye tanpa kekerasan memiliki partisipasi kaum muda yang luas, kemungkinan keberhasilannya lebih dari dua kali lipat dibandingkan kampanye dengan partisipasi kaum muda yang terbatas.

“Kaum muda amat berkomitmen, kreatif dalam taktik protes, dan mampu membangun koalisi luas di berbagai perbedaan sosial budaya. Mereka juga amat rentan terhadap tantangan ekonomi, karena perekonomian stagnan membuat mereka menghadapi pengangguran dan menggagalkan harapan mereka untuk mobilitas sosial ke atas,” papar Chenoweth.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak protes Generasi Z terjadi di negara-negara dengan ekonomi lemah, pengangguran tinggi, dan populasi pemuda yang besar.

Protes-protes tersebut telah menggalang dukungan melawan korupsi, menantang elit politik yang berkembang di tengah penderitaan dan kemiskinan yang meluas di Nepal, Serbia, Filipina, Indonesia, dan negara-negara lainnya.

Chenoweth dan Cebul menunjukkan ada relasi positif antara partisipasi kaum muda dalam protes dan ukuran demokrasi liberal dan egaliter di tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, kaum muda tidak selalu melihat manfaat dari protes mereka, bahkan jika protes tersebut berhasil.

Meskipun survei cenderung menemukan bahwa anggota Generasi Z (anak muda berusia 13-28 tahun) kecewa dengan demokrasi. Mereka , telah memainkan peran penting dalam banyak gerakan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang tidak efektif.

Banyak protes Generasi Z terjadi di negara-negara dengan ekonomi lemah, pengangguran tinggi, dan populasi pemuda yang besar, dengan pemerintahan yang dipimpin para pemimpin yang jauh lebih tua daripada warga negara rata-rata.

Selain itu banyak protes Generasi Z telah menentang korupsi, menantang elit politik yang berkembang di tengah penderitaan dan kemiskinan yang meluas di Nepal, Serbia, Filipina, Indonesia, dan negara-negara lain.

Untuk mengevaluasi apakah protes Generasi Z memang merupakan "benteng yang bangkit melawan gelombang illiberal global," Chenoweth dan Cebul melihat tren global dalam gerakan pemuda.

Mereka menemukan, aksi protes Generasi Z tak sepenuhnya menerapkan disiplin tanpa kekerasan (meski tanpa kekerasan efektif mencapai demokrasi). Banyak aksi protes Generasi Z dimulai secara damai tapi lalu dikuasai beberapa perusuh yang melakukan kekerasan, atau menghadapi represi kekerasan yang menyebabkan kekacauan.

Gerakan Generasi Z cenderung terdesentralisasi, tanpa pemimpin atau struktur hierarkis. Kaum muda kerap lebih menyukai hubungan horizontal dan pengorganisasian digital, yang dapat membuat gerakan mereka lebih cepat dimobilisasi, lebih responsif, dan lebih sulit untuk ditindas.

Banyak aksi protes Generasi Z tidak secara khusus tentang demokrasi, meskipun mereka memperjuangkan cita-cita demokrasi. Mereka lebih fokus pada isu-isu sosial ekonomi.

Chenoweth menilai peran Generasi Z dalam memperjuangkan demokrasi di seluruh dunia. Jika kaum muda terus membangun momentum mereka dan berkomitmen pada aktivisme politik yang berkelanjutan, sedangkan pemerintah yang kaku berupaya melibatkan kaum muda, mulai tahun 2025 akan menandai awal transformasi generasi dalam urusan dunia.

“Pada akhirnya, Generasi Z mungkin mengalami kebangkitan politik global. Saat ini, kaum muda merupakan demografi yang besar dan terus berkembang. Diperkirakan ada 2,8 miliar orang berusia antara 10 dan 29 tahun, atau sekitar sepertiga dari populasi global,” ,” kata Chenoweth.

Sementara itu, laporan global UNESCO Global Education Monitoring Report yang dirilis pada Hari Pendidikan Internasional 2026 bertajuk “Lead with Youth" menganalisis keterlibatan kaum muda dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Masa depan pendidikan dan dunia kita bergantung pada hal itu. Mengakui kaum muda sebagai pencipta bersama pendidikan akan mendorong terciptanya realitas yang lebih adil, inovatif, dan berkelanjutan.

Hasilnya mengungkapkan kesenjangan yang mengkhawatirkan. Meski mekanisme konsultasi formal dengan kaum muda ada di banyak negara, struktur ini jarang diterjemahkan menjadi pengaruh nyata terhadap kebijakan pendidikan yang akan membentuk masa depan mereka.

Hanya satu dari tiga pemerintah yang diwajibkan oleh hukum atau kebijakan untuk melibatkan kaum muda dalam membentuk kebijakan pendidikan. Bahkan, ketika keterlibatan terjadi, siswa secara teratur menganggap kontribusi mereka tidak berarti, sekadar memenuhi formalitas ketika diundang.

Padahal, kebijakan pendidikan memiliki dampak yang mendalam pada kaum muda, yang juga secara tidak proporsional terdampak oleh kemiskinan, ketidaksetaraan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan kesempatan kerja yang layak.

Meskipun telah ada kemajuan dalam melibatkan kaum muda dan siswa dalam pengambilan keputusan global di bidang pendidikan, mereka terlalu sering tetap terpinggirkan.

“Karena sistem pendidikan paling kuat ketika dibentuk bersama mereka yang dilayaninya, UNESCO menyerukan inklusi kaum muda dalam pembuatan kebijakan pendidikan,” kata Direktur Jenderal UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) Khaled El-Enany.

” Suara mereka penting, bukan sebagai penerima manfaat pasif, tetapi sebagai mitra sejati. Mulai tahun ini, kami memanfaatkan Jaringan Pemuda dan Pelajar UNESCO untuk membentuk masa depan pendidikan,” ungkapnya.

Laporan  yang dirilis oleh UNESCO tersebut bekerja sama dengan Kantor Pemuda Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan terhadap Deklarasi Pemuda 2022 dari Konferensi Tingkat Tinggi Transformasi Pendidikan.

Laporan tersebut memberikan penilaian dasar global pertama tentang bagaimana pemerintah melibatkan pemuda dan organisasi mahasiswa dalam legislasi dan pembuatan kebijakan pendidikan.

“Jika kita serius membangun masyarakat yang inklusif, tangguh, dan adil, memimpin dengan melibatkan kaum muda harus menjadi norma, sekarang dan setelah tahun 2030,” kata Felipe Paullier, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Urusan Pemuda, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

” Masa depan pendidikan dan dunia kita bergantung pada hal itu. Mengakui kaum muda sebagai pencipta bersama pendidikan akan mendorong terciptanya realitas yang lebih adil, inovatif, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Pelibatan kaum muda dalam pembuatan kebijakan, lanjut Paullier, amat penting. Sebab, sistem pendidikan berada di persimpangan transformasi radikal yang didorong meningkatnya pengaruh kecerdasan buatan. Perkembangan baru ini menuntut kerangka kerja dan respons kebijakan pendidikan yang inovatif.

Pada saat jumlah anak yang putus sekolah kembali meningkat (272 juta di seluruh dunia), investasi politik dan keuangan yang kuat dalam pendidikan menjadi lebih mendesak daripada sebelumnya.