Gus Ipul: Digitalisasi Bansos DTSEN Tekan Kesalahan Data Penerima

Penulis: Ridho Dwi Putranto

TVRINews, Pasuruan

Penerapan digitalisasi bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terbukti menurunkan secara signifikan tingkat kesalahan data penerima bantuan sosial.

Dengan sistem baru ini, error data yang sebelumnya mencapai lebih dari 70 persen kini dapat ditekan hingga di bawah 30 persen.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat sosialisasi DTSEN bersama camat, kepala desa, dan pilar sosial di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

“Ketika bansos masih menggunakan data lama, tingkat kesalahannya mencapai 77 persen. Setelah diukur menggunakan DTSEN, error-nya turun menjadi 28 persen,” ujar Gus Ipul, dikutip Minggu, 8 Februari 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi, kata Gus Ipul) sebelum digitalisasi DTSEN diterapkan, tingkat kesalahan penerima layak namun tidak terdaftar (exclusion error) pada Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 77,7 persen dan BPNT (Sembako) sebesar 70 persen.

"Setelahnya exclusion errornya menjadi 28,2 persen pada PKH dan 17,6 persen untuk BPNT (Sembako)," ujarnya.

Sementara itu, kesalahan penerima tidak layak namun terdaftar (inclusion error) juga mengalami penurunan. Untuk PKH, kesalahan berkurang dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen, sedangkan BPNT turun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.

“Kita berharap ke depan error bisa ditekan di bawah 10 persen, bahkan di bawah 5 persen,” kata Gus Ipul.

Meski demikian, Gus Ipul mengakui akurasi data bansos tidak mungkin mencapai 100 persen karena dinamika sosial seperti kelahiran, kematian, dan perubahan kondisi ekonomi.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran RT/RW, desa, kelurahan, dan kecamatan dalam memperbarui data secara berkelanjutan.

Meski Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pemutakhiran data nasional setiap tiga bulan, pembaruan data di tingkat desa dapat dilakukan setiap hari untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan.

Setelah sukses diuji coba di Banyuwangi, program digitalisasi bansos berbasis DTSEN kini diperluas ke 40 kabupaten/kota dan satu provinsi.

Program ini melibatkan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Komdigi, KemenpanRB, BPS, Kemendagri, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia,” jelas Gus Ipul,” ujar Gus Ipul.

Editor: Redaktur TVRINews