Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespons penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terhadap kantor Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).
Eri Cahyadi mengaku mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Korps Adhyaksa tersebut. Hal itu berkaitan dengan pengungkapan dugaan kasus korupsi pengelolaan keuangan di destinasi wisata ikonik Kota Pahlawan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya.
Dia membeberkan persoalan pengelolaan keuangan di KBS sebenarnya merupakan masalah lama yang berakar sejak 2013. Ia mengklaim telah mengendus ketidakberesan tersebut sejak 2022. Merasa ada yang tidak berjalan semestinya, Eri pun menginstruksikan adanya proses audit secara independen.
"KBS itu memang pemeriksaannya itu tahun 2013 sampai 2023. Pada waktu tahun 2022 saya selalu bilang, iki kok sing (ini kok yang) melakukan audit ini kok orang-orang ini saja sih, gitu. Maka saya minta di tahun 2023 dilakukan oleh tim independen. Saya tidak mau [auditor] yang ditunjuk oleh KBS,” ucap Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (6/2/2026).
Eri menerangkan bahwa terdapat temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejak lebih dari satu dekade lalu pada pengelolaan keuangan KBS.
Permasalahan itu kemudian menjadi beban menahun yang masih menggantung atau nggandol terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal tersebut yang membuat Eri meminta pendampingan langsung dari Kejati Jatim guna melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Baca Juga
- Sukseskan Harlah 1 Abad NU, Gereja di Malang Sediakan Tempat Singgah Peserta
- Di Balik Sorotan Prabowo, Begini Nasib Rumah Radio Bung Tomo
- Bulan K3, Pertamina Patra Niaga Edukasi Safety Pelanggan SPBU
"Catatannya ada, uangnya tidak ada. Maka saya pada waktu itu meminta untuk melakukan pendampingan dengan kejaksaan tinggi untuk memeriksa ini, dan saya meminta untuk melakukan terkait dengan audit dari tim independen dan hasilnya ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya monggo [diusut]," ucapnya.
Ketua APEKSI ini menyebut berdasarkan temuan sementara, jumlah kerugian negara atas sengkarut permasalahan pengelolaan keuangan KBS ini mencapai miliaran rupiah.
Dia pun menegaskan siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran ini harus diproses secara hukum, mengingat alokasi dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan KBS merupakan uang rakyat dan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kalau buat saya selalu saya katakan sopo sing salah yo seleh (siapa salah harus mengakui) karena ini uang rakyat, ini uang PAD, uang besar, uang negara. Maka siapapun yang menggunakan itu harus mempertanggungjawabkan," tegasnya.
Lebih lanjut, Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan tindakan tegas ini diambil agar jajaran manajemen KBS mendatang nantinya tidak terus-menerus menanggung beban kesalahan dari direksi lama.
Eri pun berharap seluruh rangkaian penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dapat tuntas sepenuhnya. Dengan begitu, manajemen BUMD ini dapat segera memulai operasional dengan catatan keuangan yang bersih dan transparan di masa mendatang.
"Wong beban-beban korupsinya yang di [direksi] lama dibebankan kepada yang baru. Makanya kita juga minta pendampingan. Agar apa? Menjadi sehat [KBS] ini. Kalau enggak, gak iso sehat iki, kalau yang lama dibebankan terus kepada yang baru kesalahan itu. Makanya saya ingin putus termasuk KBS, sehingga ke depan ini benar-benar sudah bisa memulai hidup yang baru," pungkasnya.
