FAJAR, MAKASSAR — Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Sulawesi Selatan, Ir Hasbi Syamsu Ali, MM, menegaskan bahwa perdebatan mengenai kelayakan ekonomi Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah sudah tidak relevan untuk terus dipersoalkan.
Hasbi, yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah Badan Pekerja Pemekaran (BPP) DOB Luwu Raya serta Ketua Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pembentukan DOB di Sulawesi Selatan, menyebut seluruh tahapan administratif pembentukan Kabupaten Luwu Tengah telah rampung sejak lama.
“Berkas persyaratan administratif DOB Kabupaten Luwu Tengah sudah lengkap dan diterima pemerintah pusat sejak 2012. Bahkan telah memperoleh Amanat Presiden (Ampres) untuk dibahas di DPR RI dan diterbitkan undang-undangnya,” ujar Hasbi di Makassar, Minggu (8/2/2026).
Ia menjelaskan, belum terealisasinya pembentukan Kabupaten Luwu Tengah hingga saat ini semata-mata disebabkan oleh kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014, bukan karena persoalan kelayakan ekonomi maupun administratif.
Dengan kondisi tersebut, Hasbi menilai perbandingan prospek ekonomi Luwu Tengah dengan wilayah lain, termasuk kawasan Womantorau di Luwu Timur, tidak perlu diperdebatkan secara berlarut-larut.
“Jika sudah sampai pada tahap Ampres, itu berarti seluruh kajian kelayakan, termasuk aspek ekonomi, telah dinyatakan memenuhi syarat. Jadi, perdebatan soal layak atau tidaknya ekonomi Luwu Tengah sejatinya sudah selesai,” tegasnya.
Meski demikian, Hasbi memandang pandangan kritis dari sejumlah pihak dapat dimaknai secara positif sebagai tantangan dan motivasi bagi masyarakat serta pemangku kepentingan di Luwu Tengah untuk melakukan akselerasi pembangunan ekonomi setelah resmi menjadi daerah otonom.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pada fase krusial perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya, hal yang paling mendesak saat ini adalah menjaga persatuan dan kekompakan seluruh elemen Wija to Luwu.
“Perdebatan yang tidak substansial justru berpotensi melemahkan soliditas perjuangan yang selama ini telah terbangun dengan sangat baik. Yang dibutuhkan sekarang adalah energi kolektif yang positif,” ujarnya.
Hasbi juga mengajak seluruh pejuang pemekaran, baik Provinsi Luwu Raya maupun DOB Luwu Tengah, untuk lebih bijak dan selektif dalam bermedia sosial dengan memperbanyak narasi yang meneduhkan dan mempersatukan.
“Sebarkan konten yang memperkuat perjuangan bersama. Tidak perlu ikut menyebarkan narasi yang justru melemahkan persatuan kita,” pungkasnya. (*)
