Hampir seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti perkembangan kasus hukum meyakini keterlibatan Riza Chalid dalam dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina. Temuan ini terungkap dalam survei nasional terbaru Indikator Politik Indonesia.
Dalam rilis survei bertajuk Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-Lembaga Negara yang disampaikan Minggu (8/2), Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan keyakinan publik terhadap keterlibatan Riza Chalid berada pada level yang sangat dominan.
Baca Juga: Sidang Korupsi Minyak, Kerry Adrianto Klaim Penyewaan Kapal dan Terminal Sesuai Kebutuhan Operasional
Berdasarkan survei periode 15–21 Januari 2026, sebanyak 87,3% responden yang mengetahui kasus tersebut menyatakan percaya Riza Chalid terlibat dalam korupsi tata kelola minyak. Angka ini merupakan akumulasi dari 75,9% responden yang menyatakan “percaya” dan 11,4% yang menyatakan “sangat percaya”.
Burhanuddin menjelaskan, tingkat keyakinan publik mengalami lonjakan signifikan dalam tiga bulan terakhir. Pada Oktober 2025, persentase responden yang menyatakan percaya tercatat sebesar 66,2%, sebelum meningkat tajam pada Januari 2026.
“Dari 44,5% warga yang tahu bahwa Riza Chalid menjadi buron Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina, mayoritas mutlak atau hampir seluruhnya percaya ia terlibat,” ujar Burhanuddin.
Survei juga mencatat peningkatan kesadaran publik terhadap status hukum Riza Chalid. Tingkat awareness naik dari 39,4% pada Oktober 2025 menjadi 44,5% pada Januari 2026.
Sebaliknya, jumlah masyarakat yang meragukan keterlibatan Riza Chalid terus menurun. Responden yang menyatakan “kurang percaya” hanya tersisa 7,6%, sementara yang menyatakan “tidak percaya sama sekali” tinggal 0,7%.
Baca Juga: Harga Minyak Turun Jelang Pembicaraan Nuklir Iran-Amerika Serikat di Oman
Tingginya tingkat keyakinan publik tersebut mencerminkan besarnya ekspektasi masyarakat terhadap langkah tegas Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina.
