Pengamat: Secara Akademis, Tujuan Mulia Indonesia Gabung BoP Sulit Dibuktikan

Bisnis.com, MALANG — Pengamat menilai bahwa secara akademis, tujuan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk kemerdekaan Palestina, sulit dibuktikan dan justru menyiratkan hal yang sebaliknya. Meski demikian, sisi terang dari keterlibatan RI di forum yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump itu, juga tak bisa sepenuhnya dinafikan. 

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., mengatakan keberadaan BoP turut memantik diskusi terkait efektivitas, peran negara anggota, serta dampaknya terhadap isu kemanusiaan global, termasuk Palestina dan Gaza. 

“Jika merujuk pada piagam resmi BOP, terdapat sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian, salah satunya terkait tidak disebutkannya secara eksplisit Palestina dan Gaza,” katanya dikutip Minggu (8/2/2026).

Menurutnya, hal ini menjadi bahan kajian dalam perspektif akademis, terutama terkait posisi masyarakat yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan internasional.

Dia menilai, keikutsertaan Indonesia sebagai strategi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dari dalam forum, sah secara politis. Namun, secara akademis, klaim tersebut sulit dibuktikan selama piagam BoP tidak mengakui secara jelas Palestina dan Gaza sebagai subjek utama dalam upaya perdamaian. 

Dia menegaskan pula, bahwa tidak adanya keterlibaran Palestina dalam forum tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa nasib negara Palestina ditentukan oleh negara-negara luar. 

Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi hak Palestina dalam menentukan masa depannya sendiri. Sehingga menurutnya, hal ini perlu dikritisi agar upaya perdamaian benar-benar berjalan atas dasar keadilan dan kedaulatan.

Di sisi lain, Dion menilai ada dua sisi risiko maupun dampak dari bergabungnya Indonesia ke BoP. Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif, yakni internasional dan domestik. 

Secara internasional, kredibilitas Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, atau lebih umum dalam mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, akan semakin dipertanyakan. Hal itu karena BoP merupakan inisiatif Trump secara pribadi, tidak melalui persetujuan DPR AS, maupun melalui mekanisme PBB.

Sementara secara domestik, isu Palestina memiliki sensitivitas yang tinggi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan isu tersebut berpotensi memunculkan beragam pandangan di masyarakat Indonesia. Pemerintah dinilai perlu terus memperkuat komunikasi publik secara terbuka dan informatif agar masyarakat dapat   memahami tujuan, mekanisme, serta dampak dari kebijakan yang diambil.

Sementara itu dari sisi keuntungan, kata dia, keikutsertaan Indonesia dalam BOP membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung program kemanusiaan dan pembangunan di wilayah terdampak konflik. 

Selain itu, langkah ini juga dinilai mampu memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten dan berkomitmen aktif dalam isu perdamaian dunia.

Meski demikian, menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam BOP juga dapat dipahami sebagai bagian dari strategi diplomasi aktif di tingkat global. Dalam konteks kebijakan luar negeri, Indonesia selama ini dikenal memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia, sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Keikutsertaan Indonesia dalam BOP juga membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai negara, baik dari kawasan Timur Tengah maupun negara-negara lain. Hal ini dapat memperluas jaringan kerja sama serta memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan global.

Terkait berbagai pandangan dan respons masyarakat yang beragam, dia menilai, hal itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi. “Pro dan kontra terhadap kebijakan luar negeri merupakan hal yang wajar, selama disampaikan secara rasional dan bertanggung jawab. Keberagaman pendapat justru dapat menjadi penyeimbang dalam proses pengambilan kebijakan publik,” katanya.