Jakarta, tvOnenews.com - Seorang tokoh Partai Demokrat yang juga Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Afriansyah Noor, bertemu dengan Jokowi, di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (8/2/2026).
Sontak, hal ini menyedot perhatian sebagian publik. Bahkan, menuai pertanyaan sebagian publik terkait pembahasan dari pertemuan itu.
Dalam hal ini, Afriansyah Noor akui dirinya bertemu Jokowi dan membahas kelanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran, isu ketenagakerjaan, serta menegaskan sikap Demokrat yang tidak terlibat dalam polemik ijazah Jokowi.
“Jadi ini nostalgia. Sekaligus kami berdiskusi hal-hal kecil. Dan tentunya ke depan pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wakil presiden ini bisa berjalan mulus sampai 2029. Kami dari kabinet Pak Prabowo-Gibran fokus bekerja,” beber Afriansyah usai bertemu Jokowi.
Bahkan ia menambahkan, saat ini fokus utamanya sebagai menteri adalah menyelesaikan berbagai persoalan di bidang ketenagakerjaan.
“Kalau di bidang ketenagakerjaan, fokus kami soal pekerja, upah buruh, upah minimum, kemudian profesionalisme, serta bagaimana menciptakan kesejahteraan melalui BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Afriansyah berharap berbagai program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional.
Selain itu, dalam pertemuan itu, terang Afriansyah, Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan dengan polemik ijazah Jokowi yang belakangan mencuat ke publik.
“Kalau soal ijazah, saya tidak bersinggungan sama sekali karena saya tahu persis. Menurut keyakinan saya, Pak Jokowi selama berproses dalam politik hingga menjadi presiden sudah melalui tahapan-tahapan yang sah,” jelas Afriansyah.
Lanjut ia menjelaskan, baik dirinya maupun Jokowi tidak menyinggung persoalan tersebut dalam pertemuan.
Afriansyah juga menyampaikan bahwa Jokowi memahami sikap Partai Demokrat yang tidak mungkin terlibat dalam fitnah atau tuduhan semacam itu.
“Demokrat sangat tidak mungkin membuat fitnah atau menuduh. Itu bukan wataknya Pak SBY (Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono), bukan wataknya Mas AHY (Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), dan juga bukan wataknya Partai Demokrat,” pungkasnya.
Di samping itu, ia katakan, Partai Demokrat merupakan partai kaum intelektual dan religius yang menjunjung tinggi politik santun serta nilai nasionalisme religius.
