REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto Sipin, memantau kasus anak berinisial YBR (10 tahun) di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidup lantaran diduga tak mampu membeli alat tulis. Mugiyanto memandang kondisi ini sebagai bukti negara belum sepenuhnya menjamin hak anak atas pendidikan dan hidup layak.
Mugiyanto mengangggap peristiwa itu sebagai wake up call keras bagi pemerintah di seluruh tingkatan supaya memperhatikan warga miskin ekstrem. “Ini wake up call untuk semua pihak, baik masyarakat, utamanya pemerintah di semua level. Ini wake up call bagi pemerintah dan negara untuk lebih hadir di rumah-rumah setiap warga negara," kata Mugiyanto kepada wartawan, Ahad (8/2/2026).
Baca Juga
Belajar dari Kasus Anak Bunuh Diri di NTT, Kesehatan Mental Anak di Daerah Sering Terabaikan?
Wamensos Yakin Sekolah Rakyat Bisa Cegah Peristiwa Anak Bunuh Diri di NTT Terulang
Kasus Siswa SD Bunuh Diri di NTT, Pigai Salahkan Pemerintah Daerah, Presiden Sudah Kasih Uang
Mugiyanto menyebut negara mestinya hadir lebih awal, bahkan sebelum terjadinya tragedi. Dengan begitu maka negara dapat menjamin pemenuhan hak dasar anak sampai ke tingkat keluarga. “Utamanya bagi pemerintah untuk hadir sampai ke pelosok desa, bahkan tingkatan keluarga,” ujar Mugiyanto. .rec-desc {padding: 7px !important;} Mugiyanto mengingatkan mangkatnya YBR tak sekadar peristiwa personal, tapi penanda kegagalan sistem perlindungan hak anak. Ia mendorong negara hadir untuk memastikan hak atas hidup yang layak terpenuhi, hak atas pendidikan terpenuhi, dan hak atas kesehatan, perumahan dan pekerjaan. Mugiyanto mengungkapkan, keluarga YBR hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem. YBR selama ini diasuh seorang ibu tunggal bersama lima anak lainnya. “Keluarga YBR adalah salah satu contoh keluarga dalam kemiskinan ekstrem,” ucap Mugiyanto. Kondisi itu, lanjut Mugiyanto, menunjukkan masih adanya warga yang luput dari jangkauan program negara. Padahal kemiskinan ekstrem diklaim sebagai fokus pemerintah. Peristiwa ini malah menampilkan urgensi program pemerintah demi memutus rantai kemiskinan. “Ini adalah alasan mendasar mengapa Presiden Prabowo bekerja mati-matian, bahkan dengan bahasa ‘mewakafkan hidupnya’ untuk menjalankan program guna memutus rantai kemiskinan ekstrim,” ujar Mugiyanto. Karena itu, Mugiyanto memandang tragedi YBR wajib menjadi titik balik bagi negara supaya lebih serius mengawasi kondisi warga miskin ekstrem. Sehingga tidak ada lagi anak yang kehilangan haknya seperti YBR. “Ini penting agar pengorbanan anak kita YBR tidak sia-sia,” ucap Mugiyanto.
Kehidupan adalah anugerah berharga dari Allah SWT. Segera ajak bicara kerabat, teman-teman, ustaz/ustazah, pendeta, atau pemuka agama lainnya untuk menenangkan diri jika Anda memiliki gagasan bunuh diri. Konsultasi kesehatan jiwa bisa diakses di hotline 119 extension 8 yang disediakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hotline Kesehatan Jiwa Kemenkes juga bisa dihubungi pada 021-500-454. BPJS Kesehatan juga membiayai penuh konsultasi dan perawatan kejiwaan di faskes penyedia layanan
