Sinergi Lintas Sektor, Kemenag, TNI, dan Polri Memperkuat Moderasi Beragama

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat fondasi kerukunan nasional melalui penguatan moderasi beragama.

Salah satu upaya dilakukan melalui Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama.

BACA JUGA: Plt Sekjen MPR: Empat Pilar Kebangsaan Perkuat Moderasi Beragama dan Keutuhan NKRI

Pertemuan strategis ini melibatkan jajaran kementerian koordinator, kementerian teknis, hingga institusi pertahanan dan keamanan seperti TNI dan Polri.

"Kegiatan itu dalam upaya menyatukan visi, Kementerian Agama melalui Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM)," kata Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Minggu (8/2).

BACA JUGA: Kemenag Targetkan 1000 Kampung Moderasi Beragama Rampung di 2025

Dia menyebutkan fokus utama kegiatan ini untuk menyelaraskan kebijakan dan program kerja sepanjang 2026 agar sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sekjen Kemenag menegaskan moderasi beragama bukan sekadar teori, melainkan praktik kehidupan yang harus berdampak sosial.

BACA JUGA: Wamenag: Gelorakan Semangat Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi

"Indonesia adalah salah satu negara paling religius di dunia. Modal ini harus diarahkan ke sesuatu yang lebih substantif, yaitu pengejawantahan nilai agama yang mengajarkan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari," ujar Kamaruddin.

Dia juga menyoroti pentingnya penyampaian pesan kebangsaan yang efektif kepada masyarakat.

Kemenag saat ini tengah menggalakkan program strategis, seperti ekoteologi, Kurikulum Berbasis Cinta dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Sementara itu, Kepala BMBPSDM Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan moderasi beragama adalah kebijakan strategis nasional yang tidak bisa dijalankan oleh Kemenag sendiri.

Dia memaparkan sejumlah keberhasilan sepanjang 2025 sebagai pijakan program tahun ini, di antaranya Pelatihan Lintas K/L yang diikuti 1.772 peserta, penguatan bagi calon dai di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Penguatan 1.000 Kelurahan Moderasi Beragama di seluruh Indonesia dan pengembangan pusat kajian dan pelatihan sebagai instrumen edukasi berkelanjutan

"Kita menghadapi dinamika nasional dan perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu, diperlukan forum koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan dan instrumen pengukuran program lintas sektor," pungkas Ali Ramdhani.

Rakor ini dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian koordinator (Polkam, Hukum & HAM, Perekonomian, serta Pemberdayaan Masyarakat) hingga kementerian teknis seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, dan Kementerian UMKM.

Hadirnya unsur Kejaksaan Agung, Polri, dan TNI mempertegas bahwa moderasi beragama kini menjadi bagian integral dari sistem ketahanan dan keamanan nasional untuk menciptakan Indonesia yang rukun dan damai. (esy/jpnn)