Sejarah politik Asia modern sering ditulis secara terfragmentasi: kolonialisme, kemerdekaan, perang dingin, lalu pembangunan berbasis investasi. Padahal, di balik lintasan itu terdapat satu simpul pemikiran penting yang kerap terabaikan, yakni republikanisme sebagai jalan politik Asia.
Ide republik tidak dipahami semata sebagai bentuk negara, tetapi sebagai proyek pembebasan dari feodalisme, dominasi asing, dan ketimpangan sosial. Dalam konteks inilah republikanisme Asia menyimpan hutang intelektual dan moral yang besar pada Sun Yat Sen.
Sun Yat Sen dan Tiga Pilar Republikanisme Asia
Sun Yat Sen adalah sosok unik dalam sejarah Asia. Ia bukan bangsawan, bukan jenderal perang, melainkan seorang dokter yang terdidik dan kosmopolitan. Ia menyerap ide-ide politik modern pasca Revolusi Prancis dan kemerdekaan Amerika Serikat, namun menolak menjadikannya cetak biru mentah. Bagi Sun, persoalan Tiongkok—dan Asia—bukan hanya kolonialisme Barat, tetapi feodalisme internal yang memecah masyarakat dan menghambat kesejahteraan rakyat.
Dari kesadaran itulah lahir 三民主義 (San Min Chu I), tiga prinsip yang menjadi fondasi republikanisme Asia. 民族 (minzu) dimaksudkan sebagai nasionalisme yang mempersatukan masyarakat multi-etnis, bukan chauvinisme sempit. 民權 (minquan) menegaskan kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi politik, menggantikan mandat langit dan kekuasaan dinasti. Sementara 民生 (minsheng) menempatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan akhir negara.
Keberhasilan Revolusi Xinhai 1911 yang menumbangkan monarki Qing menjadi momen historis Asia. Republik terbukti bukan monopoli Barat. Modernitas politik dapat lahir dari pengalaman Timur. Di sinilah hutang pertama republikanisme Asia pada Sun Yat Sen: ia membuktikan bahwa pembebasan nasional harus berjalan seiring dengan proyek moral tentang kemakmuran bersama.
Menariknya, meski Republik Rakyat China berdiri di bawah ideologi komunis, Sun Yat Sen tetap dihormati hingga hari ini. Di RRC, ia disebut sebagai Xianxingzhe—pelopor revolusi. Patung, mausoleum, dan peringatan resmi atas dirinya tetap dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa Sun Yat Sen ditempatkan bukan sebagai simbol Kuomintang semata, melainkan sebagai bapak bangsa yang meletakkan fondasi nasionalisme modern Tiongkok. Bahkan, unsur minsheng sering dibaca sebagai jembatan historis menuju gagasan keadilan sosial dalam sosialisme China.
Diaspora Tionghoa dan Transfer Imajinasi Republik di Asia Tenggara
Pemikiran Sun Yat Sen menyebar luas melalui diaspora Tionghoa di Asia Tenggara. Awalnya, jaringan dagang dan intelektual ini berfungsi untuk penggalangan dana dan dukungan politik. Namun dalam praktiknya, ia menjadi saluran penting penyebaran gagasan republikanisme dan nasionalisme Asia.
Di Hindia Belanda, media seperti Sin Po berperan strategis dalam menerjemahkan ide-ide modern ke dalam bahasa dan pengalaman kolonial. Intelektual Tionghoa perantauan bertindak sebagai penerjemah kultural: menjembatani pemikiran Barat yang abstrak dengan realitas pribumi Asia. Dialektika inilah yang memicu kebangkitan nasionalisme Asia Tenggara pada dekade 1920-an.
Momentum ini diperkuat oleh kebijakan politik etis yang membuka akses pendidikan bagi elit pribumi. Dari ruang kosmopolitan inilah lahir generasi Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Mereka membaca republik bukan sekadar sebagai anti-kolonialisme, tetapi sebagai proyek politik yang menekankan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan sosial. Dalam banyak hal, nasionalisme Indonesia memiliki resonansi kuat dengan minzu dan minsheng ala Sun Yat Sen.
Selain di Hindia Belanda, ide ini juga menyebar ke Indo-China hingga Asia Timur lainnya untuk membangun imajinasi bersama tentang masa depan bangsa-bangsa Asia pasca kolonialisme.
Republikanisme yang Terlupakan dan Tantangan Pembangunan Hari Ini
Luapan ide republikanisme dalam sejarah China modern, kemudian terputus oleh Perang Dunia II dan Perang Dingin. Tiongkok terjerumus dalam perang saudara yang melahirkan RRC dan Taiwan. Dalam fase ini, China lebih dikenal sebagai aktor ideologis komunisme ketimbang pewaris tradisi republikanisme Asia. Dimensi minquan dan minsheng tenggelam dalam pertarungan geopolitik global.
Dunia baru kembali melirik China pasca Open the Door Policy era Deng Xiaoping di akhir 80-an, dan mulai terperangah saat bergabungnya China dengan WTO di awal 2000-an, dimana China tak lagi dapat disepelekan sebagai kekuatan ekonomi global.
Terlebih pasca lahirnya inisiatif Belt and Road, China menggelontorkan skenario investasi besar mengalir ke Asia dan Afrika. Namun bersamaan dengan itu, muncul sentimen anti-China di banyak negara. Persoalannya bukan semata geopolitik, melainkan rapuhnya pembangunan yang hanya bertumpu pada modal dan infrastruktur, kegagalan investasi di Sri Lanka, atau mega proyek hilirisasi hingga kereta cepat di Indonesia menjadi sekian contoh telaknya.
Pembangunan berbasis investasi semata sering gagal menumbuhkan rasa memiliki dan menciptakan keadilan sosial, tentu bukan karena intrik negara donor semata, melainkan juga persoalan teknis dan inkompetensi dalam pengelolaan di negara tujuan investasi perlu menjadi catatan serius.
Maka, ketika kesejahteraan rakyat tidak menjadi fondasi prioritas, proyek investasi skala besar mudah dibaca sebagai bentuk dominasi baru. Inisiatif seperti Belt and Road Initiative pun menghadapi pertanyaan mendasar: apakah ia sekadar koalisi pragmatis, bahkan upaya hegemonis atau seperti visi Presiden Xi Jinping untuk menghidupkan kembali semangat kemakmuran bersama yang juga pernah dirumuskan Sun Yat Sen, dalam ide minsheng-nya?
Di sinilah pentingnya mengingat kembali ide republikanisme Asia pada sosok Sun Yat Sen untuk membangun kembali ruh kemakmuran bersama dalam inisiatif global Asia di masa mendatang.
Membuka kembali memori republikanisme Asia bukanlah sekedar upaya nostalgia, melainkan kebutuhan strategis untuk menjadi kerangka baru membentuk dunia berbasiskan Asia Centrisme, dan bekalnya adalah Bangsa Asia pernah memiliki imajinasi politik yang berani dan inklusif.
Tantangan hari ini adalah mengembalikan ruh itu—agar pembangunan tidak hanya membangun jalan, industri dan pelabuhan, tetapi juga membangun diskursus wacana keadilan dan masa depan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Pembacaaan geopolitik Asia perlu dibarengi cara efektif untuk mendekatinya dalam arena diplomasi kritis dan substantif untuk menemukan model asian welfare system yang menjamin masa depan Asia yang tumbuh dan berkelanjutan, mesin pembangunan alternatif di tengah tak jelasnya arah geopolitik dan ekonomi global saat ini.
