HARIAN.FAJAR.CO.ID, BONE–Di tengah upaya pemerintah membersihkan data, muncul pula kisah inspiratif dari warga Bone. Seorang perempuan secara sukarela membantu pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Inisalnya F, seorang perempuan yang juga tenaga kesehatan. Sejak akhir 2022, dia memutuskan untuk membayarkan iuran BPJS mandiri bagi 50-an orang di luar keluarganya setiap bulan.
“Saya tahu banyak pasien yang memang butuh, tapi tidak terkover pemerintah dan tidak bisa mandiri,” kata F kepada FAJAR, Minggu, 8 Februari 2026.
Kepeduliannya bermula dari keluarga sebelum akhirnya meluas ke pasien dan warga lain yang ia temui sehari-hari. Untuk menjaga kepesertaan tetap aktif, F memilih skema pembayaran enam bulan sekali.
“Setiap bulannya hampir 50 untuk orang di luar (dari keluarga),” ujarnya.
Motivasi terbesar F adalah kepuasan melihat langsung perubahan kualitas hidup para penerima manfaat. “Kadang ada kepuasan kalau pasien selesai kemo tujuh siklus dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” katanya.
Ia juga menyinggung pengalaman membantu warga yang mengalami kecelakaan hingga akhirnya bisa kembali bekerja setelah mendapatkan layanan kesehatan. “Itu yang paling memotivasi, melihat kualitas hidup orang bisa lebih baik,” ucapnya.
F berharap makin banyak masyarakat yang mampu tergerak membantu sesama agar akses layanan kesehatan bisa dinikmati semua lapisan. “Harapannya semoga masyarakat bisa dapat pelayanan kesehatan yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan,” tandasnya.
Terpisah, Dissos Bone menemukan data ganda dan tidak aktif dalam proses verifikasi dan validasi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) pada 2026, yang selama ini berpotensi membebani anggaran daerah.
Dari total 248.005 peserta PBPU yang tercatat, Dissos Bone mendapati 1.318 peserta telah pindah domisili dan 2.977 peserta meninggal dunia. Data yang tidak lagi valid tersebut selama ini masih tercatat aktif dan iuran tetap dibayarkan oleh pemerintah daerah setiap bulan.
Temuan itu mendorong Dissos Bone berkoordinasi lintas pihak untuk menonaktifkan kepesertaan yang tidak layak. Hasilnya, sebanyak 4.295 peserta PBPU resmi dinonaktifkan demi memastikan anggaran jaminan kesehatan tepat sasaran.
Kepala Dissos Bone Jemmy menegaskan verifikasi data menjadi langkah krusial dalam menjaga efisiensi keuangan daerah. Jika tidak dilakukan, peserta yang sebenarnya sudah pindah atau meninggal tetap terhitung sebagai beban pembiayaan Pemkab Bone.
“Penonaktifan ini adalah langkah efisiensi anggaran,” ujarnya.
Setelah penonaktifan tersebut, masih terdapat 243.710 peserta PBPU yang akan diverifikasi secara bertahap menggunakan metode by name by address. Menurutnya, pembaruan data ini merupakan pekerjaan jangka panjang yang menuntut konsistensi.
“Ini pekerjaan jangka panjang. Tapi kami komitmen menyelesaikannya karena menyangkut keuangan daerah. Semakin cepat terverifikasi, semakin tepat sasaran bantuan kesehatan yang kita berikan,” katanya.
Penonaktifan ribuan peserta ini berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. Dengan besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebesar Rp35 ribu per orang per bulan, Pemkab Bone mampu menghemat anggaran hingga sekitar Rp172 juta setiap bulan.
Jemmy menyebut, dana tersebut dapat dialihkan untuk program lain yang lebih menyentuh masyarakat miskin dan rentan. (an/zuk)
