DUKUNGAN terhadap Prabowo Subianto untuk maju sebagai presiden dua periode kini bukan lagi wacana pinggiran.
Setelah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional secara terbuka menyatakan dukungan, sinyal politik itu kian mengeras.
Apalagi ketika Partai Gerindra tidak memberi bantahan berarti. Dalam politik, sinyal semacam ini jarang berdiri sendiri. Ia selalu diikuti konsekuensi.
Persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya Prabowo maju dua periode. Konstitusi memberi ruang. Masalahnya adalah timing dan efek domino dari sinyal politik yang terlalu dini.
Ketika wacana dua periode dilepas di awal pemerintahan, yang berubah bukan hanya peta koalisi, tetapi juga orientasi kerja kabinet.
Sinyal dari Gerindra dapat dibaca sebagai pesan implisit: pertarungan telah dibuka. Bukan pertarungan capres—karena posisi Prabowo relatif aman—melainkan pertarungan kursi wakil presiden.
Dengan kata lain, para menteri yang memiliki ambisi politik seolah diberi lampu hijau untuk mulai “bertarung”.
Baca juga: Wacana Prabowo Dua Periode di Era Pilpres Tanpa Ambang Batas
Di titik inilah pemerintahan berisiko memasuki fase yang rawan: pergeseran dari logika program ke logika elektoral.
Dukungan PKB dan PAN sendiri, jika dibaca secara realistis, tidak dimaksudkan untuk menyiapkan rival Prabowo pada 2029.
Justru sebaliknya. Dukungan itu mempertebal posisi Prabowo sebagai capres tunggal di dalam koalisi, sembari memindahkan arena kompetisi ke posisi cawapres.
Fakta bahwa dukungan tersebut tidak menyebut nama Gibran Rakabuming Raka untuk 2029 menandakan bahwa konfigurasi belum ditutup. Ruang kontestasi masih terbuka lebar.
Kondisi ini menciptakan insentif politik yang jelas: para elite berlomba mengamankan posisi, bukan semata menuntaskan program.
Nama Agus Harimurti Yudhoyono berada dalam dilema strategis. Sebagai Menteri Koordinator, AHY berada di pusat kekuasaan eksekutif.
Namun, sebagai Ketua Umum Demokrat, sulit membayangkan ia berhenti pada peran teknokratis.
