JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Jakarta Selatan (Jaksel) memperketat penerbitan rekomendasi teknis (rekomtek) izin inrit akses kendaraan hotel di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama.
Langkah ini dilakukan agar pembongkaran trotoar tidak dilakukan sembarangan dan hak pejalan kaki tetap terlindungi.
"Kita tak bisa ujug-ujug menerbitkan rekomtek. Mekanismenya harus melalui PTSP dulu,” ujar Kepala Sudin Bina Marga Jaksel Rifki Rismal saat dikonfirmasi, Minggu (8/2/2026).
Baca juga: Warga Tunggu Janji Pramono Anung Tertibkan PKL di Trotoar Jakarta
Rifki menjelaskan, setiap pembongkaran trotoar untuk kepentingan akses keluar-masuk kendaraan wajib memiliki izin inrit.
Proses perizinan dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan melengkapi sejumlah persyaratan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), analisis dampak lalu lintas (andalin), serta ketentuan teknis lainnya.
Setelah dokumen dinyatakan lengkap, PTSP akan meneruskan permohonan ke Sudin Bina Marga Jakarta Selatan untuk proses rekomendasi teknis.
“Berkas yang masuk akan kami tindak lanjuti dengan survei lapangan. Hasil survei itu menjadi dasar apakah rekomtek bisa diterbitkan atau tidak,” kata Rifki.
Pengetatan ini dilakukan setelah ditemukan pembongkaran trotoar tanpa izin di Jalan Metro Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, untuk akses keluar-masuk kendaraan sebuah hotel.
Baca juga: Trotoar Pondok Indah yang Dibongkar Tanpa Izin Mulai Diperbaiki
Sudin Bina Marga Jakarta Selatan telah menghentikan pekerjaan tersebut dan meminta trotoar dikembalikan ke kondisi semula.
Saat ditinjau Kompas.com pada Rabu (4/2/2026), trotoar yang sebelumnya rusak dan tertutup material proyek mulai diperbaiki dengan pemasangan batu bata baru.
Area penutup proyek juga tampak dimundurkan agar ruang pejalan kaki lebih lebar.
Pihak pengelola bangunan belum dapat dikonfirmasi. Petugas keamanan setempat hanya menyebut perbaikan trotoar telah dilakukan dan meminta konfirmasi perizinan ditanyakan ke Kelurahan Pondok Pinang.
Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pondok Pinang, Slamet Kobul, mengatakan pengelola mengakui kesalahan karena membongkar trotoar tanpa izin.
“Cuma dia bilang itu mengakui dia salah, 'Ya Pak, kami salah Pak. Memang kami harusnya izin. Cuma kami waktu sudah mau proses, udah keburu dibuka sama tukang. Emang kesalahan kami, makanya ini kami mau tutup kembali sampai izinnya selesai',” kata Kobul saat ditemui di Kantor Lurah Pondok Pinang, Rabu.
Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Tindak Pembongkar Trotoar di Pondok Indah
Galian kemudian ditutup kembali sambil menunggu proses perizinan.
Menurut Kobul, izin pembongkaran trotoar harus diurus terpisah dari izin pembangunan gedung melalui Suku Dinas Bina Marga.
Selama izin belum terbit, trotoar wajib dikembalikan sesuai fungsinya bagi pejalan kaki.
“Iya, izinnya terpisah. Itu harus berizin dari Bina Marga, baru ke PTSP. Banyak nanti kan proses perizinannya. Nanti sampai sudah ada perizinannya, baru kembali silakan (bongkar lagi). Karena sudah sesuai dengan ketentuan kan,” tutup Kobul.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
