Khartoum (ANTARA) - Pemerintah Sudan menegaskan kebutuhan mendesak untuk mengakhiri perang yang berkepanjangan, menghentikan kehancuran negara, serta mengakhiri kelaparan yang menimpa jutaan warga Sudan, namun menolak keterlibatan pihak-pihak yang bersekutu dengan pelaku kejahatan.
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri pada Ahad, pemerintah menilai konflik bersenjata yang terus berlangsung telah merusak sendi-sendi kehidupan nasional dan memperburuk krisis kemanusiaan di berbagai wilayah, sekaligus mengancam masa depan persatuan dan kedaulatan negara Afrika tersebut.
Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya membongkar sumber, jaringan, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan kejahatan selama konflik berlangsung.
Pemerintah menegaskan bahwa para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, termasuk pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta hukum humaniter internasional.
Menurut pernyataan itu, impunitas hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat dan menghambat upaya nyata menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Dalam pernyataannya, pemerintah Sudan juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara sahabat dan negara-negara kawasan yang mendukung keamanan, persatuan nasional, serta keselamatan rakyat Sudan.
Dukungan tersebut dinilai penting dalam menjaga keutuhan lembaga negara dan mencegah runtuhnya struktur pemerintahan di tengah konflik.
Pemerintah menyebut solidaritas internasional yang menghormati kedaulatan Sudan sebagai faktor krusial dalam menghadapi tantangan politik dan kemanusiaan saat ini.
Baca juga: ICRC akan tingkatkan operasi di Gaza, Sudan meski pendanaan dipangkas
Pemerintah selanjutnya menyerukan kepada komunitas internasional dan regional agar menjalankan tanggung jawab mereka dalam menghadapi para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Seruan itu secara khusus ditujukan pada kasus-kasus kekerasan di Darfur, Kordofan, dan wilayah lain yang terdampak parah oleh konflik.
Sudan menegaskan bahwa keadilan bagi para korban harus menjadi bagian integral dari setiap proses penyelesaian konflik.
Pada saat yang sama, pemerintah Sudan menegaskan tidak akan menerima bentuk perwalian atau campur tangan apa pun terhadap urusan dalam negerinya.
Pemerintah juga menolak keterlibatan pihak-pihak yang bersekutu dengan pelaku kejahatan, atau mereka yang memilih diam atas pelanggaran tersebut, dalam inisiatif apa pun yang mengatasnamakan upaya mengakhiri perang.
Menurut pemerintah, perdamaian sejati hanya dapat dicapai melalui proses yang adil, inklusif, dan menghormati kedaulatan Sudan.
Baca juga: PBB: Konvoi WFP diserang drone di Kordofan Utara, Sudan
Sumber: SPA-OANA
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri pada Ahad, pemerintah menilai konflik bersenjata yang terus berlangsung telah merusak sendi-sendi kehidupan nasional dan memperburuk krisis kemanusiaan di berbagai wilayah, sekaligus mengancam masa depan persatuan dan kedaulatan negara Afrika tersebut.
Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya membongkar sumber, jaringan, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan kejahatan selama konflik berlangsung.
Pemerintah menegaskan bahwa para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, termasuk pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta hukum humaniter internasional.
Menurut pernyataan itu, impunitas hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat dan menghambat upaya nyata menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Dalam pernyataannya, pemerintah Sudan juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara sahabat dan negara-negara kawasan yang mendukung keamanan, persatuan nasional, serta keselamatan rakyat Sudan.
Dukungan tersebut dinilai penting dalam menjaga keutuhan lembaga negara dan mencegah runtuhnya struktur pemerintahan di tengah konflik.
Pemerintah menyebut solidaritas internasional yang menghormati kedaulatan Sudan sebagai faktor krusial dalam menghadapi tantangan politik dan kemanusiaan saat ini.
Baca juga: ICRC akan tingkatkan operasi di Gaza, Sudan meski pendanaan dipangkas
Pemerintah selanjutnya menyerukan kepada komunitas internasional dan regional agar menjalankan tanggung jawab mereka dalam menghadapi para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Seruan itu secara khusus ditujukan pada kasus-kasus kekerasan di Darfur, Kordofan, dan wilayah lain yang terdampak parah oleh konflik.
Sudan menegaskan bahwa keadilan bagi para korban harus menjadi bagian integral dari setiap proses penyelesaian konflik.
Pada saat yang sama, pemerintah Sudan menegaskan tidak akan menerima bentuk perwalian atau campur tangan apa pun terhadap urusan dalam negerinya.
Pemerintah juga menolak keterlibatan pihak-pihak yang bersekutu dengan pelaku kejahatan, atau mereka yang memilih diam atas pelanggaran tersebut, dalam inisiatif apa pun yang mengatasnamakan upaya mengakhiri perang.
Menurut pemerintah, perdamaian sejati hanya dapat dicapai melalui proses yang adil, inklusif, dan menghormati kedaulatan Sudan.
Baca juga: PBB: Konvoi WFP diserang drone di Kordofan Utara, Sudan
Sumber: SPA-OANA
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2025%2F11%2F19%2F8ceedff542f810b79352e622eab666c9-WhatsApp_Image_2025_11_18_at_20.53.58_79000928.jpg)
