Mensos: 13 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dialihkan Agar Tepat Sasaran

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa pemerintah telah menonaktifkan lebih dari 13 juta peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pembersihan data untuk memastikan bantuan iuran jaminan kesehatan hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria miskin dan rentan miskin.

"Jutaan. Jadi tahun lalu aja kita menonaktifkan lebih dari 13 juta ya. 87 ribu di antaranya melakukan reaktivasi. Jadi ada proses reaktivasi. Boleh ya warga yang mungkin merasa memenuhi kriteria untuk melakukan reaktivasi. Jadi diaktifkan kembali," ujar Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
 

Gus Ipul menjelaskan bahwa istilah penonaktifan tersebut sebenarnya merupakan proses pengalihan kuota. Pemerintah memutus kepesertaan bagi mereka yang dianggap sudah tidak layak menerima bantuan mampu untuk memberikan ruang bagi warga lain yang jauh lebih membutuhkan namun belum mendapat jaminan kesehatan.

"Jadi dari 13 juta untuk tahun lalu ya, ini saya bicara tahun 2025, itu kita menonaktifkan itu, menonaktifkan itu artinya mengalihkan. Dari yang kita anggap tidak memenuhi kriteria kepada mereka yang memenuhi kriteria. Dari 13 juta lebih itu yang diaktifkan kembali itu sekitar 87 ribu lebih," lanjut Gus Ipul.


Kantor BPJS Kesehatan. Foto: Dok. Media Indonesia.

Meskipun angka penonaktifan mencapai jutaan, Gus Ipul menekankan bahwa pintu reaktivasi tetap terbuka lebar. Warga yang merasa masih berhak mendapatkan bantuan iuran namun status kepesertaannya mati, diimbau segera melapor melalui mekanisme yang ada agar jaminan kesehatannya dapat digunakan kembali.