JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembangunan gedung keagamaan di lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Pramono menegaskan, meski Pemprov DKI akan menindaklanjuti arahan Presiden, rencana pembangunan tetap harus memperhatikan status lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan heritage tingkat provinsi.
Baca juga: Pramono Patuhi Prabowo soal Lahan di Bundaran HI untuk Kantor Badan Umat Islam
“Di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage provinsi. Maka dengan demikian, kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Senin (9/2/2026).
Pramono menjelaskan, lahan yang dimaksud merupakan area bekas Gedung Kedutaan Besar Inggris yang saat ini masuk dalam kawasan cagar budaya provinsi. Oleh karena itu, setiap aktivitas pembangunan harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Meski demikian, Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap mendukung arahan Presiden.
“Apa pun pasti Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris,” ungkap Pramono.
Ia menyebutkan, kewenangan pembangunan gedung berada di Pemerintah Pusat, sementara Pemprov DKI akan memberikan dukungan dari sisi teknis dan persyaratan lapangan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menyediakan lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di depan Bundaran HI untuk pembangunan kantor badan-badan umat Islam.
Baca juga: PBNU Dukung Prabowo Bangun Gedung untuk MUI di Bundaran HI: Pelayanan Umat Harus Maksimal
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam acara doa bersama dan pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).
Prabowo menyebutkan, gedung tersebut direncanakan akan digunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta organisasi kemasyarakatan Islam yang membutuhkan ruang operasional.
“Hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam," kata Prabowo, Senin.
"Kami akan bangun gedung terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Rencananya berapa? Berapa? Empat puluh lantai," ucap Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyampaikan, lahan itu adalah permintaan Nasaruddin saat menemuinya beberapa waktu lalu.
Dalam permintaannya, Nasaruddin menyebut bahwa MUI tidak memiliki kantor yang pasti. Prabowo bahkan juga mengaku tidak tahu di mana letak kantor MUI.
Baca juga: Alasan Prabowo Siapkan Lahan 4.000 Meter di Bundaran HI untuk MUI
“Permintaan beliau juga sebagai Menteri Agama menyampaikan, Pak, kantor MUI sekarang enggak jelas di mana. Saya pun maaf, tidak tahu persis di mana kantor MUI," ungkapnya.
Adapun lewat keputusan itu, ia menjamin kantor institusi-institusi Islam akan berada di jantung Ibu Kota Jakarta, tepat di dekat patung "Selamat Datang".
“Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah. Jangan hanya ada mal, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan lembaga-lembaga umat Islam," tandas Prabowo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
