Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews - Thailand
Jutaan warga Thailand pada Minggu (8/2) kembali memberikan suara dalam pemilihan di mana pemilu ini jadi pertarungan sengit antara kubu reformis melawan konservatif yang kini memegang kendali pemerintahan.
Diketahui, pemerintahan Thailand selanjutnya akan menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang lemah, kedatangan wisatawan belum kembali ke tingkat tertinggi sebelum Covid.
Pemilu itu digelar saat Thailand berupaya menghancurkan operasi jaringan penipuan siber transnasional di beberapa negara tetangganya serta sengketa perbatasan dengan Kamboja yang sempat memicu pertempuran mematikan dua kali tahun lalu.
Dua tahun terakhir menjadi catatan kelam dalam sejarah pemerintahan Thailand. Rentetan keputusan pengadilan, mosi tidak percaya, dan manuver di balik layar memaksa rakyat menyaksikan kursi kepemimpinan berganti tangan dengan sangat cepat.
1.Kejatuhan Srettha Thavisin
Pengadilan Konstitusi mencopot Srettha Thavisin dari jabatan Perdana Menteri. Pengadilan menilai Srettha melanggar etika berat karena menunjuk seorang menteri yang memiliki rekam jejak kriminal. Keputusan ini mengejutkan pasar keuangan dan menghentikan banyak program bantuan tunai yang rakyat nantikan.
2. Naiknya Paetongtarn Shinawatra
Setelah Srettha lengser, nama Paetongtarn Shinawatra muncul ke permukaan. Putri bungsu mantan Perdana Menteri legendaris Thaksin Shinawatra ini memikul beban berat untuk menyatukan koalisi yang rapuh.
3. Ketegangan yang Memicu Pemilu Dipercepat
Ketegangan antara faksi pro-demokrasi, loyalis kerajaan, dan pengaruh militer membuat pemerintahan ketiga dalam dua tahun ini pincang. Ketidakmampuan parlemen dalam mencapai konsensus mengenai anggaran negara dan reformasi hukum memaksa pemerintah membubarkan parlemen lebih awal.
Pemilu Thailand saat ini memperebutkan 500 kursi di Parlemen. Pemilihan tersebut berkembang menjadi pertandingan antara tiga kubu yang mewakili politik konservatif yang mapan serta gerakan progresif yang bertahan.
Partai Rakyat dipimpin oleh Natthaphong Ruengpanyawu dan penerus Partai Pergerakan Maju (MFP) yang dibubarkan pengadilan, menjadi pilihan di kalangan masyarakat urban dan generasi muda. Mereka mengusung reformasi besar terhadap militer, kepolisian, dan lembaga peradilan.
Partai progresif tersebut menghadapi Partai Bhumjaithai yang dipimpin Perdana Menteri petahana, Anutin Charnvirakul, dipandang sebagai pilihan utama kalangan kerajaan dan militer.
Dan kubu terakhir adalah partai Pheu Thai yang masih mengandalkan pengaruh keluarga Shinawatra dimana mereka berupaya merebut kembali dominasi meski petingginya sempat menghadapi masalah hukum.
Hasil pemilu akan sangat krusial bagi posisi Thailand di kawasan mengingat negara tersebut menghadapi utang rumah tangga yang tinggi serta dinamika rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan China.
Editor: Redaksi TVRINews
