JAKARTA, DISWAY.ID — Sepekan terakhir, isu pembangkangan Kapolri terhadap presiden menyeruak di media sosial.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyayangkan narasi sepihak tersebut.
BACA JUGA:Ngakak! Dikira Panggul Mayat dalam Karung, Pengamen di Tambora Rupanya Gotong Biawak
BACA JUGA:Diva Siregar Nyaris Tewas dalam Kecelakaan di Jagorawi, Polisi: Microsleep
Aminullah mengkritik terhadap pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang dinilai telah menyebarkan narasi menyesatkan terkait posisi Polri bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Aminullah menegaskan, tudingan Gatot Nurmantyo yang menyebut Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo membangkang perintah Presiden dengan menolak Polri berada di bawah kementerian khusus adalah narasi keliru, tidak berdasar, dan berpotensi memecah soliditas institusi negara.
“Pernyataan Gatot Nurmantyo itu bukan hanya menyesatkan, tapi berbahaya. Ia seolah membangun opini bahwa Kapolri melawan Presiden, padahal kebijakan Presiden Prabowo sendiri secara tegas menyatakan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri,” ujar Aminullah di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Tak hanya Gatot Nurmantyo, Aminullah juga mengkritik keras sejumlah tokoh yang kerap dikaitkan dengan gagasan Reformasi Polri, seperti Prof. Mahfud MD dan Prof. Jimly Asshiddiqie, yang dinilai sering menggulirkan wacana penempatan Polri di bawah kementerian khusus.
BACA JUGA:Seksi 2 Tol Serang-Panimbang Siap Dibuka Fungsional Gratis Saat Mudik Lebaran 2026
Aminullah menilai, wacana tersebut tidak lahir secara netral, melainkan bagian dari gerakan besar yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk melemahkan Polri sebagai institusi strategis negara.
“Ini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat akademik. Ada pola yang berulang, narasi yang sama, dan momentum politik yang dimanfaatkan. Kami melihat ada upaya sistematis untuk mendegradasi Polri, sekaligus membangun ketidakpercayaan publik terhadap Kapolri,” tukasnya.
Aminullah menilai, narasi yang dibangun Gatot Nurmantyo dan sejumlah tokoh tersebut berpotensi membenturkan Kapolri dengan Presiden, sekaligus melemahkan legitimasi pemerintahan Prabowo di mata publik.
“Ini framing berbahaya. Seolah-olah Kapolri membangkang Presiden, padahal justru Kapolri sedang menjalankan garis kebijakan Presiden dan undang-undang. Kalau ini dibiarkan, dampaknya bisa merusak kepercayaan publik terhadap negara,” kata Aminullah.
Lebih jauh, Aminullah mengungkapkan bahwa pihaknya melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Al-Washliyah tengah menyusun konstruksi hukum untuk mengambil langkah tegas.
“Kami sedang mematangkan konstruksi hukum untuk melaporkan sejumlah tokoh ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran informasi hoaks, pendiskreditan pribadi Kapolri, serta upaya adu domba antara Kapolri dan Presiden,” tegasnya.
- 1
- 2
- »
