VIVA – Pengusaha tembakau menagih komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana penambahan layer tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang sebelumnya disebut sebagai solusi bagi rokok skala kecil dan menengah yang selama ini berada dalam status "ilegal".
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya pada Kamis, 15 Januari 2025. Saat itu, ia menyebut kebijakan penambahan layer tarif cukai akan menjadi jalan tengah dan dijanjikan ditindaklanjuti dalam waktu satu minggu. Namun, hampir satu bulan berlalu, belum ada regulasi turunan maupun pengumuman resmi yang merealisasikan rencana tersebut.
Salah satu pengusaha tembakau Madura, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, Owner Rokok Bintang Sembilan, menyebut keterlambatan kebijakan tersebut berdampak langsung pada pelaku industri tembakau rakyat.
"Kami menagih janji Pak Purbaya. Waktu itu jelas disampaikan, satu minggu akan ada kebijakan penambahan layer tarif cukai. Sekarang hampir satu bulan, belum ada kejelasan. Ini bukan soal kami saja, ini soal keberpihakan negara pada industri rakyat," kata Gus Lilur dikutip Senin, 9 Februari 2026.
Menurutnya, penambahan layer tarif CHT bukan sekadar kebijakan fiskal, tetapi bagian dari upaya industrialisasi Madura yang dinilai belum berjalan optimal selama puluhan tahun. Ia menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan empat kabupaten di Madura—Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep—masih berada dalam kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, meski wilayah tersebut menjadi salah satu produsen tembakau terbesar nasional.
"Selama ini negara mengambil manfaat dari cukai rokok, tapi Madura sebagai produsen tembakau justru tertinggal. Kami ini lumbung bahan baku, tapi tidak pernah diberi ruang untuk tumbuh sebagai kawasan industri," ujarnya.
Gus Lilur juga menilai pembangunan Jembatan Suramadu belum mampu mendorong industrialisasi lokal secara signifikan. Ia menyebut arus mobilitas yang meningkat justru lebih banyak mengalirkan orang dan barang keluar Madura.
"Suramadu hanya mempercepat arus orang dan barang keluar Madura, bukan menumbuhkan industri di Madura. Negara tidak paham struktur ekonomi lokal. Industrialisasi tidak bisa dipaksakan dari atas, harus tumbuh dari bawah," ungkapnya
