FAJAR, ENREKANG – Komisi X DPR RI mengatensi Kampus Pertanian di Enrekang yang terhenti ditengah jalan.
Apalagi di tengah visi agropolitan yang terus digaungkan, Enrekang justru kehilangan salah satu instrumen pentingnya, pendidikan kampus pertanian.
Diketahui, kampus tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Politeknik Pertanian (Politani) Pangkep yang sempat menjanjikan masa depan pertanian di Enrekang.
FAJAR berkesempatan mewawancarai Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung secara eksklusif.
La Tinro mengungkapkan bahwa banyak dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat di Enrekang agar kampus ini harus kembali diaktifkan.
“Memang pernah diwacanakan dan memang banyak yang mendukung. Apalagi saat ini saya berada di Komisi X DPR RI,” beber legislator Gerindra ini pada Minggu, 8 Februari.
La Tinro La Tunrung membeberkan bahwa untuk kembali mengaktifkan kampus Akademi Komunitas Pertanian ini perlu pertimbangan yang lebih matang. “Kalau keinginan pasti sangat baik. Ini juga sudah pernah saya sampaikan ke Pak Bupati,” bebernya.
“Kemudian perlu dibicarakan lagi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh pendidik. Kita juga ketahui bahwa pengurusan itu akan memerlukan lagi waktu yang cukup lama,” tambah La Tinro.
La Tinro menegaskan bahwa pihaknya akan kembali mendirikan kampus pertanian tersebut. “Secara pribadi untuk kepentingan masyarakat insya Allah saya siap, mohon doa,” tegasnya.
“Komitmen kita semua dengan keseriusan, dan komitmen semua pihak agar bersatu memikirkan yang terbaik untuk masyarakat Enrekang,” lanjut eks Ketua DPD Gerindra Sulsel.
Diketahui, keuangan Pemkab Enrekang saat ini memiliki utang miliaran. Namun, La Tinro memastikan kampus tersebut tetap bisa dijalankan kembali, yang penting ia mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
“Insya Allah semua dapat diatasi dengan baik, yang penting niat yang tulus, ikhlas, serta doa kita semua. Insya Allah apa yang kita harapkan akan mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah SWT,” tutur La Tinro.
La Tinro menceritakan awal pembukaan Akademi Komunitas di Enrekang. “Mulai dibicarakan sejak 2009 bersama beberapa tokoh pendidik, seperti Bapak Almarhum Prof Badron Zakaria, dan Ibu Dr Reta,” ceritanya.
“Awalnya juga, pembiayaan Akademi Komunitas ini dibiaya oleh pemda dan beberapa bantuan dari. tokoh masyarakat baik tenaga, pikiran, dan materi,” lanjut La Tinro.
La Tinro menambahkan bahwa keberadaan Akademi Komunitas Pertanian kala itu, karena Enrekang sangat berpotensi di sektor pertanian, holtikultura, dan perkebunan.
“Untuk memperoleh hasil maksimal dibutuhkan ilmu dan riset serta dapat menjadi pusat inovasi untuk mendukung pertanian modern,” tambahnya.
Sementara itu, masyarakat mulai mempertanyakan kelanjutan Kampus Pertanian Enrekang. Program ambisius yang dirintis sejak 2010.
Sayangnya, kampus yang diharapkan menjadi pusat pengembangan pertanian berbasis riset itu justru terhenti sejak 2014 dan perlahan dilupakan.
“Sebelum Universitas Muhammadiyah Enrekang (Unimen) berdiri, kampus pertanian ini sudah ada. Saya yang tandatangani pendiriannya sebagai Ketua DPRD waktu itu,” ungkap Andi Natsir, tokoh masyarakat Enrekang.
Andi Natsir menyayangkan minimnya keberlanjutan dari program tersebut. Ia menyebutkan bahwa kampus yang awalnya ditempatkan di eks Gedung Bupati Enrekang itu sempat menjadi harapan baru untuk Enrekang.
Eks ketua DPRD Enrekang itu mengungkapkan bahwa kampus itu bisa menjadi harapan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal di bidang pertanian.
Namun, setelah masa jabatannya berakhir dan terjadi pergantian kepemimpinan, kampus itu seolah-olah menghilang dari perhatian pemerintah.
“Enrekang punya visi agropolitan. Pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sangat dibutuhkan kampus seperti itu. Jangan dihilangkan,” tegasnya.
Hal serupa disampaikan oleh eks Koordinator Kampus Pertanian Enrekang Dr. Reta. Ia menjelaskan bahwa program ini sebenarnya merupakan bagian dari kerja sama nasional pembentukan Akademi Komunitas (AK) oleh Kementerian Pendidikan.
Enrekang menjadi salah satu dari enam daerah yang ditunjuk bersama Aceh Tamiang, Nunukan, Pacitan, Bengkulu, dan Sidoarjo.
“Di daerah lain, semuanya berkembang jadi politeknik. Hanya Enrekang yang berhenti. Kenapa? Karena di tempat lain didukung oleh pemdanya. Di Enrekang tidak,” ungkap Reta.
Reta menambahkan bahwa saat itu, sudah ada lebih dari 200 mahasiswa yang belajar di kampus ini dengan tiga program studi, Agroindustri, Perkebunan, dan Agribisnis.
Bahkan, di akhir masa jabatan Bupati La Tinro La Tunrung, sempat dirintis kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mendukung pengembangan akademik dan riset.
Namun harapan itu pupus begitu saja saat terjadi transisi pemerintahan. Seluruh struktur kampus diganti tanpa komunikasi dengan pihak pengelola awal, dan aktivitas perkuliahan pun dipindahkan ke Pangkep. Kini, sisa-sisa keberadaan kampus itu nyaris tak berbekas.
Reta menegaskan bahwa kampus pertanian bukan hanya tempat kuliah, tapi juga solusi nyata bagi anak muda di daerah. Dengan pendidikan vokasi yang aplikatif, lulusan bisa langsung bekerja atau mengembangkan usaha tanpa harus meninggalkan kampung halaman.
“Mahasiswa kami dulu selesai kuliah langsung bisa bantu orang tuanya bertani atau buka usaha. Tak perlu ke Makassar cari kerja,” katanya.
Letak Enrekang yang dekat dengan areal pertanian juga dinilai sebagai keunggulan tersendiri, karena memudahkan praktik lapangan yang menjadi inti pendidikan pertanian.
Enrekang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sayur, kopi, dan tanaman hortikultura terbesar di Sulawesi Selatan. Ironis jika daerah sekaya ini belum memiliki kampus vokasi negeri berbasis pertanian.
Reta berharap agar kepemimpinan bupati Enrekang yang baru ini kembali mengembangkan kampus Politani Enrekang ini karena memang Enrekang sangat membutuhkan kampus negeri ini.
“Mudah-mudahan berganti pemimpin, ada pemimpin baru yang masuk bisa menggerakkan kembali pendidikan di Enrekang. Saya orang dari kampung di Enrekang, saya tahu potensi orang Enrekang. Potensinya bagus, pintar,” tegasnya. (ams)
